Jakarta – Sri Lanka diklaim mengalami kebangkrutan akibat gagal membayar Utang Luar Negeri (ULN). Rasio utang Sri Lanka naik drastis dari 42% di tahun 2019 menjadi 104% di 2021, yang disebabkan karena beban pengeluaran selama pandemi, utang infrastruktur dan kegagalan mengatasi naiknya harga barang atau inflasi.
“Ketergantungan akut Sri Lanka pada utang dimulai pada ekspansi proyek infrastruktur yang tidak masuk akal secara ekonomi,” ungkap Bhima Yudhistira Adhinegara, Ekonom INDEF, saat dihubungi Infobank, Jum’at, 24 Juni 2022.
Lebih lanjut Bhima memberi contoh, seperti pembangunan Pelabuhan Hambantota yang direncanakan menjadi hub Pelabuhan internasional dengan kerjasama utang dari China. Proyek infrastruktur tersebut, masuk dalam kebijakan OBOR (One Belt One Road) tahun 2017-2019.
“Faktanya, proyek pelabuhan Hambantota tidak sesuai rencana. Pemerintah Sri Lanka kesulitan membayar pokok dan bunga utang mega-proyek, dan akhirnya membuat China menguasai konsesi pelabuhan Sri Lanka hingga puluhan tahun,” jelas Bhima.
Imbas dari proyek tersebut adalah kas negara yang habis, sehingga berpengaruh terhadap permintaan kebutuhan subsidi energi dan pangan untuk mencegah inflasi. Selain itu, check and balances di Sri Lanka dalam mengendalikan utang tidak berjalan.
“Gagal bayar utang dan social unrest di Sri Lanka karena miss-management kebijakan fiskal yang parah,” kata Bhima.
Menurut Bhima, Imbas dari gagal bayar ULN tersebut akan berdampak kepada beberapa sektor di Sri Lanka, yaitu kelangkaan komoditas pangan, rendahnya nilai mata uang sehingga berakibat pada hilangnya kepercayaan dari pelaku usaha dan masyarakat, hilangnya kepercayaan kreditur yang membuat suku bunga naik signifikan berakibat pada sulitnya pelaku usaha dan pemerintah mendapat pendanaan baru.
Selain itu, instabilitas pemerintahan yang mengakibatkan konflik luas diseluruh lapisan pemerintahan, serta gelombang pengungsian ke perbatasan berdampak permanen ke masa depan ekonomi karena hilangnya talenta untuk membangun kembali perekonomian. (*) Irawati
