Ini Strategi Pelindo II Kejar Target Laba Bersih Rp2,42 Triliun
Jakarta – Tingginya biaya logistik di Indonesia bukanlah rahasia lagi. Namun, BUMN punya cara siasati tingginya cost logistik di Indonesia.
Direktur Pelindo II Elvyn Masassya mengungkapkan, pemerintah tengah siasati tingginya cost logistik dengan menyusun strategi untuk memangkas ongkos logistik di Indonesia yang masih tergolong tinggi.
Saat ini biaya logistik dalam negeri mencapai 17% dari biaya operasional usaha. Angka ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura sebesar 6%, dan Filipina 7%. Indonesia bahkan menduduki peringkat ke 4 di kawasan ASEAN.
Menyikapi hal ini, pemerintah melakukan konsep kolaborasi atau “work integrated” untuk memangkas ongkos logistik sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia.
“Berbagai BUMN yang melakukan aktivitas logistik menyiasati agar ongkos logistik kita bisa lebih rendah, dan daya saing kita bisa lebih baik, salah satunya terkait dengan pelabuhan. Dimana kedepannya, setiap logistik dalam supply chain tidak berjalan sendiri melainkan melakukan kolaborasi dengan sistem lain dalam pelabuhan atau ‘work integrated’ untuk menjalankan kolaborasi dengan shipping line, dengan aktifitas di pelabuhan, dan transportasi,” ujar Elvyn yang mewakili menteri BUMN Rini Soemarno dalam acara Forum Dialog HIPMI, di Menara Bidakara, Jakarta. (Selanjutnya : BUMN akan bangun dia holding center)
Page: 1 2
Poin Penting GoPay kini bisa tarik tunai tanpa kartu di seluruh ATM BRI dan Bank… Read More
Poin Penting BRI Kanwil Jakarta II menambah kuota mudik gratis menjadi 2.750 pemudik dengan 55… Read More
Poin Penting BRI Life menghadirkan asuransi digital MODI-MOtraveling untuk melindungi pemudik Lebaran 2026 dari risiko… Read More
Poin Penting Adira Finance memberangkatkan 300 pemudik dari Jabodetabek menuju Solo dan Yogyakarta melalui program… Read More
Poin Penting Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) Rp86,16 triliun hingga 16 Maret 2026,… Read More
Poin Penting BI menegaskan tidak membatasi transaksi valuta asing, tetapi memperketat kewajiban dokumen underlying untuk… Read More