Jakarta – Bank Indonesia (BI) selaku regulator di sistem pembayaran mengungkapkan beberapa alasan elektronifikasi pembayaran gerbang tol yang wajib dilakukan. Alasan utama elektronifikasi di seluruh gerbang tol semata-mata untuk mengurangi kemacetan.
”Bayangkan di tol kita harus antri karena membayar tunai. Berapa habis ongkos ekonomi seperti BBM bagi masyarakat,” ujar Direktur Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Pungky P. Wibowo, di Jakarta, Selasa, 10 Oktober 2017.
Selain itu, kata dia, sebanyak 5 hingga 6 juta kendaraan yang melalui ruas tol akan lebih dimudahkan dari sisi mekanisme penggunaan uang receh. Ketika gerbang tol sudah ter-elektronifikasi, maka, Pungky menambahkan, kegiatan transaksi tidak lagi inefisien.
“Jadi kembalian tidak akan susah. Mencari receh pun yang membuat tidak efisien menjadi efisien. Bahkan nanti kedepannya tarif tol tidak akan naik drastis bisa dengan kelipatan kecil. Sebut saja Rp9.514 misalnya jadi inflasi terkendali dan masyarakat tidak dirugikan,” ucapnya.
Menurutnya, sinergi bersama Badan Usaha Jalan Tol, pengusaha pemilik tol dan bank sampai ke pihak swasta akan memanjakan masyarakat. Di mana pada pekan depan, Senin 16 Oktober 2017 direncanakan program penyediaan e-money dengan harga khusus yang akan dilanjutkan sampai periode 31 Oktober 2017.
“Kalau tidak ada aral melintang, senin depan mulai kembali dan kartu uang elektronik disediakan bagi pelanggan jalan tol yang kesulitan memperoleh uang elektronik pada saat akan membayar di gardu tol. Perolehannya kita batasi Satu mobil atau satu kendaraan dapat satu kartu nantinya. Nah pendistribusian untuk pemenuhan kebutuhan kartu ini merupakan kerjasama operator dan bank. Ini kita rencanakan ya semoga bisa jadi,” katanya.
Di sisi lain, Bank Sentral juga membuka kesempatan bagi bank-bank lain untuk ikut serta dalam program elektronifikasi. Ketika dahulu hanya dimonopoli satu bank, maka ke depan akan ada banyak lagi.
“Sekarang ada 5 bank. Desember 2017 akan ada 3 tambahan bank lagi, Bank Mega, Bank Nobu dan Bank DKI. Sehingga integrasi akan lebih mudah dan lebih kuat. Masyarakat secara bebas dan nyaman menggunakan uang elektronik dari bank-bank tersebut,” tegas Pungky.
Adapun, mengenai fee atau biaya dalam isi ulang, Pungky mengatakan hal ini diatur semata-mata guna menjaga agar bank tidak seenaknya dalam membebankan kepada nasabahnya.
“Kalau kita lihat, BI kan pro dengan masyarakat, makanya biar bank tidak bebankan secara tidak benar dan harga tinggi, kita atur fee-nya. Antara Rp0 sampai Rp750 per transaksi untuk transaksi isi ulang diatas Rp200 ribu jadi bank bisa bersaing secara sehat. Tidak ada monopoli,” paparnya.
Ke depan, lanjut dia, bahwa BI akan menerima seluruh masukan dari masyarakat dalam proses integrasi dan elektronifikasi pembayaran. Hal ini sebagai upaya untuk memajukan perekonomian yang lebih efisien, nyaman dan tidak banyak cost.
“Sinergi akan terus dilakukan baik darat, laut dan udara. Kita akan ajak kumpul seluruh stakeholders dan upayakan semua pihak bisa mendukung program BI. Karena disisi lain BI berikan juga progam bantuan sosial non cash melalui kartu-kartu. Dan ini tidak ada beban biayanya,” tutup Pungky. (*)
