Jakarta — Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) memaparkan alasan Pemerintah memutuskan memindahkan ibu kota dari Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Beban dan kesenjangan sosial menjadi sebagian alasannya.
“Jakarta saat ini menyangga beban yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Bahkan, sebagai lokasi bandar udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia,” tutur Jokowi dalam akun Instagram resminya Senin (26/8).
“Kemacetan lalu lintas yang sudah terlalu parah, polusi udara dan air kota ini harus segera kita tangani,” imbuhnya.
Jokowi menambahkan, besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meski sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah. “(Jadi) Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta. Bukan,” ucapnya.
Selain itu, Pemerintah menilai beban Pulau Jawa juga semakin berat. Penduduk Pulau Jawa sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia. Bahkan, Pulau Jawa menyumbangkan 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi Indonesia.
“Kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat itu,” tekan Jokowi.
Sementara itu, Pemerintah telah menetapkan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Utara sebagai lokasi ibu kota yang baru. (*)
