Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo optoimis laju inflasi di dalam negeri diperkirakan akan terus menurun dan mencapai tingkat 3 persen pada akhir 2023.
“Kami perkirakan inflasi pada sisa 2023 akan tetap terkendali dalam sasaran 3 plus minus 1 persen. Akhir tahun Insyaallah di sekitar 3 persen,” kata Perry dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2023, Kamis Agustus 2023.
Perry pun mengatakan tingkat inflasi pada 2024 ditargetkan akan terjaga tetap rendah, yaitu berada dikisaran 2,5 hingga 3,5 persen.
Baca juga: Ini Alasan Jokowi Inflasi Bakal Terjaga 2,8% di 2024
Pasalnya, tingkat inflasi yang rendah merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Untuk itu, BI akan terus memperkuat bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dengan koordinasi yang sangat erat dengan pemerintah.
“Kebijakan moneter secara konsisten dan antisipatif diarahkan pro stability untuk pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah,” katanya.
Kemudian, kebijakan makroprudensial longgar antara lain melalui insentif likuiditas juga terus diperkuat sehingga mendorong perbankan menyalurkan kredit atau pembiayaan ke sektor prioritas, termasuk ke sektor terkait hilirisasi, pertanian, dan UMKM pangan.
“Melalui insentif likuiditas yang besar mencapai Rp158 triliun kepada perbankan untuk mendorong penyaluran kredit pembiayaan ke sektor-sektor prioritas termasuk hilarisasi pertanian dan UMKM pangan,” pungkasnya.
Baca juga: Waspada! Cuaca Ekstrem Berpotensi Dongkrak Inflasi Pangan
Kebijakan di bidang sistem pembayaran juga terus diakselerasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui perluasan fitur QRIS transfer, tarik, dan setor tunai (Tuntas), kerja sama di tingkat kawasan Asean, mendukung penyaluran bansos melalui elektronifikasi transaksi keuangan daerah.
“Kami juga menggerakkan seluruh 46 kantor perwakilan BI untuk berkoordinasi erat dengan Pemda dalam pengendalian inflasi melalui pasar murah, ketahanan komoditas pangan, kerja sama antar daerah, kelancaran distribusi, koordinasi dan komunikasi, serta digitalisasi data,” jelas Perry. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
