Industri BPR-BPRS Siap Bersinergi Bantu Pemerintah Salurkan Rp200 Triliun

Poin Penting

• Industri BPR-BPRS berkomitmen bersinergi dengan pemerintah untuk memperkuat pembiayaan UMKM dan ekonomi lokal melalui jaringan 6.676 kantor dan 20 juta rekening nasabah.
• Periode Juni 2023–Juni 2024 mencatat kenaikan kredit 7,17 persen menjadi Rp162,57 triliun dan DPK naik 7,01 persen menjadi Rp154,63 triliun
• Rakernas Perbarindo 2025 menetapkan fokus pada peningkatan SDM, digitalisasi, penguatan modal, penyesuaian regulasi, dan penurunan rasio CAR untuk memperluas ekspansi pembiayaan.

Jakarta – Industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) menegaskan kesiapan bersinergi dengan pemerintah dalam penyaluran pembiayaan sebesar Rp200 triliun guna memperkuat sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Komitmen tersebut menjadi hasil utama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) yang berlangsung di Makassar pada 25 September 2025 lalu.

Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah, menyebutkan BPR-BPRS memiliki peran strategis sebagai jembatan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil.

“Dengan jaringan 6.676 kantor dan lebih dari 20 juta rekening nasabah, BPR-BPRS mampu menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani bank umum, sehingga keterlibatan BPR-BPRS akan membuat program pembiayaan pemerintah lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya dikutip 7 Oktober 2025.

Baca juga: Dirut BPR Kanti Singgung Dana Rp200 T di Bank Himbara: Jangan Sampai Jadi Kanibalisasi

Dia melanjutkan, Perbarindo menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, perbankan nasional, dan BPR-BPRS akan menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas, mulai dari pemberdayaan UMKM hingga penguatan ekonomi daerah.

“Kami siap menjadi mitra strategis dalam mendorong pembiayaan inklusif, memperluas akses keuangan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” kata Tedy Alamsyah.

Sepanjang periode Juni 2023 – Juni 2024, industri BPR-BPRS mencatat pertumbuhan signifikan. Dari sisi intermediasi, misalnya, kkredit naik 7,17 persen menjadi Rp162,57 triliun. Pun demikian dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) turut tumbuh 7,01 persen menjadi Rp154,63 triliun, dengan rincian tabungan naik 7,29 persen dan deposito meningkat 6,90 persen. Sedangkan jumlah rekening nasabah mencapai 20,03 juta, tumbuh 3,30 persen.

“Kenaikan rata-rata tabungan dan deposito menunjukkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat. Meski jumlah BPR-BPRS turun menjadi 1.557 unit akibat konsolidasi, kapasitas pembiayaan tetap tumbuh dan jangkauan layanan tetap luas,” jelas Tedy.

Baca juga: Industri BPR Masih Merasakan Scarring Effect Pandemi Covid-19

Sementara, Rakernas Perbarindo 2025 juga merumuskan tujuh agenda prioritas industri, yakni peningkatan kompetensi SDM, percepatan digitalisasi melalui core banking system, penyesuaian kebijakan CKPN, perluasan akses data, stabilisasi modal inti minimum, mengkaji kembali atas Penerapan SAK EP bagi industri BPR/BPRS dan penurunan rasio CAR secara bertahap untuk memperkuat ekspansi pembiayaan.

“Perbarindo juga berupaya menggali positiong BPR-BPRS terkait beberapa regulasi yang mempengaruhi kondisi bisnis BPR-BPRS saat ini,” tutup Tedy. (*)

Editor: Galih Pratama