Indonesia Pacu Transisi Energi Sektor Transportasi Lewat Biofuel dan Kendaraan Listrik

Jakarta – Pemerintah Indonesia bersama BUMN strategis terus mempercepat transisi energi di sektor transportasi sebagai bagian dari komitmen mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Langkah ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif, mulai dari pengembangan biofuel hingga akselerasi ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa sektor transportasi memegang peranan penting dalam roadmap transisi energi nasional.

“Transisi energi harus mampu menciptakan keseimbangan antara kemandirian energi nasional, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Sektor transportasi adalah salah satu penyumbang signifikan emisi karbon sehingga menjadi fokus utama,” ujar Eniya, dikutip Kamis, 11 September 2025.

Baca juga: DPR Nilai RAPBN 2026 Realistis Percepat Transisi Energi dan Tingkatkan Investasi

Menurut Eniya, strategi pemerintah meliputi elektrifikasi transportasi, pengembangan bioetanol, biodiesel, hingga bioavtur untuk penerbangan.

“Grand design transisi energi transportasi diarahkan agar emisi karbon dapat ditekan secara berkelanjutan,” tambahnya dalam bahan presentasi tersebut.

PLN Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik

Sejalan dengan kebijakan pemerintah, PT PLN (Persero) menegaskan perannya sebagai motor utama penyediaan infrastruktur kendaraan listrik.

Executive Vice President Pengembangan, Pinjaman, dan Perizinan Proyek PLN, Moch Padang Dirgantara, menyampaikan bahwa PLN menjalankan strategi end-to-end, mulai dari pembangkitan berbasis energi baru terbarukan hingga layanan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang ramah konsumen.

“Hingga September 2024, PLN telah mengoperasikan lebih dari 2.100 unit SPKLU di 1.463 lokasi serta 2.200 unit SPBKLU. Setahun kemudian, jumlah SPKLU sudah meningkat dua kali lipat menjadi 4.216 unit di 2.800 lokasi dari Aceh hingga Papua,” jelas Dirgantara.

Ia menambahkan, pengembangan SPKLU terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Melalui Permen ESDM Nomor 182 Tahun 2023, kami membuka peluang investasi untuk UMKM, koperasi, hingga individu. Dengan demikian, ekosistem kendaraan listrik bisa tumbuh inklusif dan menguntungkan semua pihak,” katanya.

Tantangan Insentif dan Daya Beli

Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dr. Dina Nurul Fitria, menyoroti perlambatan pertumbuhan penjualan kendaraan listrik.

Menurutnya, penurunan volume pembelian mobil maupun motor listrik salah satunya dipengaruhi berakhirnya insentif pembelian.

“Dulu insentif dari pemerintah, termasuk kelonggaran pembiayaan dari bank Himbara, mendorong minat beli kendaraan listrik. Namun, setelah subsidi dicabut, ditambah daya beli masyarakat yang masih terbatas, minat tersebut menurun,” jelas Dina.

Baca juga: PGEO Sikronisasi PLTP di Muara Enim, Dukung Percepatan Transisi Energi Bersih

Ia menambahkan, harga mobil non-EV yang cenderung turun juga membuat konsumen lebih memilih kendaraan konvensional.

“Kalaupun masyarakat punya kemampuan membeli mobil baru, banyak yang akhirnya tetap memilih non-EV,” ujarnya.

Melalui kolaborasi pemerintah, BUMN, dan masyarakat, Indonesia optimistis dapat mempercepat transisi energi sektor transportasi. Sinergi biofuel, elektrifikasi, serta inovasi energi baru seperti hidrogen dan amonia akan menjadi kunci menuju era transportasi hijau sekaligus mendukung target NZE 2060. (*)

Editor: Yulian Saputra