Ilustrasi BRICS. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Pemerintah Indonesia mendorong BRICS untuk memperkuat komitmennya terhadap keamanan kesehatan global melalui pengembangan kapasitas, pembagian sumber daya medis, dan penciptaan akses yang setara terhadap vaksin, khususnya di negara-negara berkembang.
Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, dalam pidatonya pada 1st Working Session dengan tema BRICS Interparliamentary Alliance for Global Health, di Brasilia, Brazil, Rabu, 4 Juni 2025, waktu setempat.
“Penting bagi BRICS untuk mengambil peran utama dalam membentuk tata kelola kesehatan global agar lebih inklusif, responsif, dan reflektif. Apalagi saat ini Amerika Serikat menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),” ujar Mardani dinukil laman dpr.go.id, Sabtu, 7 Juni 2025.
Baca juga: Antisipasi Tarif Trump, RI Incar Peluang Dagang Baru Lewat BRICS dan CPTPP
Ia menilai, kerja sama global di bidang kesehatan (Global Health Cooperation) merupakan upaya yang sangat penting unotuk melindungi penduduk dunia dari risiko penyakit menular yang penyebarannya sangat cepat.
“Di dunia kita yang saling terhubung, wabah penyakit di mana saja dapat dengan cepat meningkat menjadi krisis global, seperti yang pernah ditunjukkan oleh pandemi Covid-19 lalu,” jelasnya.
Diketahui, Global Health Cooperation dapat menjadi solusi atas kesenjangan kesehatan, memperkuat sistem perawatan kesehatan, dan mendorong akses yang adil terhadap sumber daya perawatan kesehatan.
Baca juga : BRICS Jadi Alternatif Strategis Diversifikasi Hadapi Tarif AS
Mardani menyatakan bahwa semua negara dapat berkontribusi untuk mencapai cakupan kesehatan universal dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas.
Politisi PKS ini juga menyambut baik usulan BRICS (di bawah kepemimpinan Brazil). Salah satunya adalah membangun kemitraan global yang fokus pada populasi rentan demi mengeleminasi socially determined diseases (SDDs) dan neglected tropical diseases (NTDs).
“Pengeleminasian SDDs dan NTDs dapat membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Tujuan 1 (tanpa kemiskinan), Tujuan 2 (tanpa kelaparan), Tujuan 6 (air bersih dan sanitasi), Tujuan 10 (mengurangi kesenjangan), serta mengatasi perubahan iklim,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Oleh Firman Tendry Masengi, Advokat/Direktur Eksekutif RECHT Institute DEMUTUALISASI bursa efek kerap dipromosikan sebagai keniscayaan… Read More
Poin Penting Jahja Setiaatmadja tambah saham BBCA sebanyak 67.000 lembar secara tidak langsung dengan harga… Read More
Poin Penting Secara teknikal, IHSG berpotensi terkoreksi di area 7.835–7.680 sebelum membentuk wave (b), dengan… Read More
Kampanye sekaligus sebagai sosialisasi positioning BSI sebagai bank emas pertama di Indonesia dan mengajak masyarakat… Read More
Poin Penting Pengguna Aplikasi Jago terhubung Bibit-Stockbit tembus 3 juta per Januari 2026, tumbuh 38%… Read More
Poin Penting OJK percepat reformasi pasar modal melalui delapan rencana aksi untuk memperkuat likuiditas, transparansi,… Read More