Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan pangsa pasar kendaraan listrik (EV). Selain itu, Indonesia juga berpotensi untuk menjadi tempat manufaktur kendaraan listrik.
Staf Khusus Menteri ESDM, Agus Tjahjana sepakat dengan pernyataan Airlangga. Apalagi, trend otomotif dunia mulai beralih ke kendaraan listrik, yang dipercaya akan membawa keuntungan bagi Indonesia.
“Kalau kita lihat dari pasar kita, yang ada sekarang, di ASEAN ini kita paling besar, bahakan dibandingkan thailand, kita besar, masak kita hanya konsumen. Kita harus tempatkan diri kita harus menjadi produsen dong,” ujar Agus, seperti dikutip Jumat, 12 Agustus 2022.
Apalagi, lanjut Agus, Indonesia merupakan penghasil nikel nomor 1 di dunia. Hal ini tentu bisa menjadi modal Indonesia untuk bersaing sebagai pemain utama di kendaraan listrik.
“Mobil listrik dalam perkembangan ya menuju penggunaan batre berbasis nikel kobalt dan mangan, NCM kita tahu bahwa nikel kita adalah yang jumlahnya sangat memadai di indonesia, nomor satu di dunia. Pasar dalam negeri besar dan akan memerlukan baterai, baterai base nickel,” jelas Agus.
Namun dalam masa transisi, Agus mengatakan Indonesia masih perlu berbenah untuk siap memproduksi maupun menggunakan mobil listrik. “Begini, kalau mau ditanya sudah siap, masih belum, masih belum lengkap, perlu waktu dan ini kan perubahan teknologi harus ada percepatan di berbagai area,” kata Agus.
Misalnya, tentang infrastruktur, charging station, maupun harga dan desain mobil yang belum kompetitif.
Sebelumnya, Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menerima ratusan kendaraan listrik yang akan digunakan pada KTT G-20. Ini menunjukkan komitmen Presidensi Indonesia dalam menjadi lead by example untuk isu transisi energi, lingkungan, dan perubahan iklim.
Dengan berbagai kebijakan yang telah diberikan tersebut, Menko Airlangga berharap agar utilitas EV dapat meningkat di kalangan masyarakat sehingga mampu memperkuat industri otomotif dalam negeri.
“Dengan fasilitas Pemerintah, Pemerintah berharap EV dapat dijual di dalam negeri dengan harga yang kompetitif dan tentu bisa mendorong produksi EV di Indonesia,” tutup Menko Airlangga.
Sementara itu, Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berharap agar pemerintah bisa menyelaraskan dan mengharmoniskan berbagai pihak dari Kementerian ataupun BUMN untuk mempercepat akselerasi industri kendaraan listrik (EV) di Indonesia.
“Saya kira inilah peran Menko Perekonomian mengharmoniskan Kemenkeu, Kemen ESDM, PLN,” jelas Fahmy.
Menurutnya, keberadaan ekosistem EV akan bermanfaat bagi PLN yang tengah mengalami kelebihan pasokan listrik. Fahmy menilai PLN tidak akan keberatan membangun stasiun pengisian baterai, asalkan ada kepastian investasi.
“Bagi PLN, kalau ada kepastian bahwa investor akan masuk, maka saya yakin PLN akan mau membangun. Bagi PLN, ini kan juga mengatasi masalah over supply dari setrum yang dihasilkan. Tapi kalau tidak ada kepastian, PLN akan berhitung kerugian,” tambahnya.
Dikatakan, komitmen pemerintah sudah ditunjukkan lewat pernyataan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor nikel dan mendorong hilirisasi. Nikel sangat penting bagi kendaraan listrik karena menjadi komponen utama dalam produksi baterai EV. Sayangnya, komitmen itu tidak didukung dengan kinerja pemerintah pada tingkat kementerian.
“Kalau melihat komitmen Jokowi dalam pengembangan mobil listrik Indonesia itu kan sangat kuat sekali. Saya melihat pada tataran kementerian itu tampaknya tidak mendukung secara penuh komitmen Jokowi,” ungkap Fahmy. (*)
