Jakarta– Pemerintah dinilai masih belum maksimal menjalankan program vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) untuk atasi angka pengangguran, hal itu tercermin dari kebijakan pemerintah yang belum tepat sasaran.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati dalam Diskusi Publik Merespons Forum Ekonomi Dunia 2018 – Tantangan Penurunan Ketimpangan Ketenagakerjaan di Cafe Tjikini Lima, Jakarta.
“Program pemerintah belum sampai ke ujung tombak sasaran. Akses tenaga kerja kita agar dapat pelatihan masih minim sekali,” ungkap Enny di Cafe Tjikini Lima Jakarta, Selasa 23 Januari 2018.
Enny mengungkapkan, pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah juga masih minin fasilitas. Terlebih, beberapa peserta yang telah melakukan pelatihan di BLK tersebut tidak dapat menjadi jaminan untuk memperoleh pekerjaan, sehingga menimbulkan pengangguran. Oleh karena itu pemerintah diharap dapat mengkaji ulang program pelatihan dalam bentuk vokasi tersebut.
“Yang harus dievaluasi, 87 persen BLK itu adanya di kota bukan di pedalaman daerah. Artinya, program vokasi harus didesain betul,” tambah Enny.
Selain itu, Pemerintah daerah (Pemda) juga diminta untuk aktif dalam mengembangkan balai pelatihan tersebut. Para Pemda diminta untuk tanggap melihat potensi di daerahnya agar para masyarakat dapat bekerja dengan efektif sesuai dengan kemampuan bidangnya.
“Maka tenaga-tenaga yang disiapkan harus sesuai dengan potensi. Pelatihan dan BKL di daerah harus sesuai dengan sektor ekonomi yang bisa dikembangkan di daerah itu,” tukas Enny.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pada 2017 telah terjadi kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 10 ribu orang menjadi yang menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017 dari Agustus 2016 sebesar 7,03 juta orang. (*)
