Untuk menghindari adanya kekhawatiran tersebut, dirinya menyarankan, bagi para politisi parpol yang ingin menyalonkan diri sebagai Dewan Komisioner OJK, maka mereka harus lebih dahulu melepas atau keluar dari anggota parpolnya minimal 5 tahun. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi benturan antara kepentingan parpol dan kepentingan lembaga itu sendiri.
Baca juga: Mau Calonkan Diri Jadi DK-OJK, Ini Syaratnya
“Itu bertujuan supaya tidak terjadi benturan kepentingan ketika menjabat di OJK, karena OJK memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang amat strategis dalam mengatur dan sekaligus mengawasi bank dan lembaga keuangan nonbank. Apalagi OJK merupakan lembaga yang independen,” ucap Paul.
Oleh sebab itu, lanjut dia, ke depannya Pansel OJK memasukkan aturan terkait dengan syarat-syarat pencalonan Dewan Komisioner OJK seperti mengutamakan agar calon berasal dari industri keuangan dan tidak masuk sebagai anggota parpol. Hal tersebut bertujuan agar tidak menjadi hambatan psikologis saat dirinya menjabat sebagai DK-OJK dan menghindari adanya kepentingan kepentingan parpol yang bersifat menguntungkan parpol itu sendiri. “Bisa saja Pansel OJK merekomendasikan tambahan aturan-aturan tersebut,” tegasnya. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More
Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More
Poin Penting BNI menggelar wondr BrightUp Cup 2025 sebagai ajang sportainment yang menggabungkan ekshibisi olahraga… Read More
Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More
Poin Penting Tri Pakarta merelokasi Kantor Cabang Pondok Indah ke Ruko Botany Hills, Fatmawati City,… Read More
Jakarta - Bank Mandiri terus memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dengan menghadirkan Livin’ Fest… Read More