Ilustrasi: Ekspor pakaian. (Foto: istimewa)
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor pakaian dan aksesorinya menunjukan tren peningkatan, terutama mendekati Hari Raya Lebaran.
Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah mengatakan impor pakaian dan aksesorinya baik rajutan maupun bukan rajutan menunjukkan tren fluktuatif yang cenderung dipengaruhi oleh pola musiman Hari Raya Nasional/Keagamaan.
“Tren peningkatan nilai impor mengantisipasi peningkatan permintaan komoditas pakaian jelang Lebaran,” ujar Habibullah dalam Rilis BPS, Rabu, 19 Juni 2024.
Baca juga: Ekspor Mei 2024 Naik 13,82 Persen, Tembus USD22,33 Miliar
Berdasarkan data BPS, nilai impor pakaian dan aksesorinya, yaitu rajutan atau HS 61 pada Januari 2024 tercatat sebesar USD12,26 juta. Angka itu naik menjadi USD20,87 juta pada Februari 2024, dan kembali naik pada Maret 2024 menjadi USD23,98 juta.
Kemudian memasuki Lebaran atau April 2024, nilai impor pakaian dan aksesori pada kode HS61 tercatat mulai melandai dengan nilai impor sebesar USD22,86 juta. Lalu, pada Mei 2024 kembali naik menjadi USD24,83 juta.
Sementara itu, nilai impor pakaian dan aksesori bukan rajutan atau HS 62 tercatat sebesar USD14,74 juta pada Januari 2024. Kemudian, mengalami kenaikan USD22,42 juta pada Februari 2024, dan USD 24,91 juta pada Maret 2024.
“Nilai impor untuk komoditas ini menurun memasuki Lebaran, yang tercatat sebesar USD19,38 juta dan naik kembali di Mei 2024 jadi USD24,78 juta,” ungkapnya.
Baca juga: Ditopang Sektor Non Migas, Impor Mei 2024 Naik 14,82 Persen Jadi USD19,40 Miliar
Habibullah juga menyebutkan tiga negara utama asal impor pakaian dan aksesori pada HS61 Indonesia pada periode Januari-Maret 2024 yakni, Tiongkok sebesar 38,76 persen, Vietnam 13,99 persen, dan Bangladesh sebesar 10,36 persen.
Selanjutnya, tiga negara utama asal impor pakaian dan aksesori pada HS62 RI, yaitu Tiongkok sebesar 30,28 persen, Bangladesh sebesar 11,00 persen, dan Vietnam sebesar 8,91 persen. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Presiden Prabowo memerintahkan penertiban PBPH bermasalah, termasuk verifikasi, audit, dan pencabutan izin perusahaan… Read More
Poin Penting Garudafood dan Pemkab Gorontalo menandatangani MoU untuk pengembangan pertanian kacang tanah Rachmat Gobel… Read More
Poin Penting Pemerintah memperluas relaksasi KUR bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan… Read More
Poin Penting BRI rebranding jadi bank universal disertai transformasi bisnis dan budaya kerja. UMKM tetap… Read More
Poin Penting OJK resmi mencabut izin usaha BPR Bumi Pendawa Raharja di Cianjur karena bank… Read More
Poin Penting BSI siapkan uang tunai Rp15,49 triliun untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah selama periode… Read More