News Update

Impor 105 Ribu Mobil Ditunda, Kadin: Langkah Tepat Lindungi Industri Dalam Negeri

Poin Penting

  • Penundaan 105.000 mobil dinilai melindungi industri otomotif nasional dari dampak negatif impor CBU.
  • Rencana impor ditunda dan akan dibahas Presiden dengan mempertimbangkan kesiapan industri dalam negeri.
  • Kadin meminta produsen membangun pabrik di Indonesia agar menciptakan multiplier effect dan mendukung target pertumbuhan ekonomi.

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengapresiasi respons cepat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad terkait rencana impor 105.000 mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menilai langkah penundaan impor tersebut sejalan dengan aspirasi pelaku industri otomotif nasional dan dapat mencegah dampak negatif terhadap industri dalam negeri.

“Apresiasi yang tinggi dari kami di Kadin untuk Mas Dasco, dan salut buat respons cepatnya. Bisa dibayangkan kalau 105.000 mobil yang dipakai Kopdes Merah Putih adalah produk impor, bagaimana dengan layanan purna jualnya?” ujar Saleh, Selasa, 24 Februari 2026.

Baca juga: Agrinas Ikuti Saran Tunda Impor Mobil dari India

Menurutnya, kebijakan impor dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan persoalan jangka panjang, termasuk kesulitan suku cadang yang dapat membuat kendaraan menjadi tidak optimal digunakan setelah beberapa tahun.

Presiden akan Kaji Ulang

Sebelumnya, Dasco menyatakan telah menyampaikan pesan kepada pemerintah agar rencana impor tersebut ditunda, mengingat Presiden Prabowo Subianto masih melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

“Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” kata Dasco.

Ia menyebut Presiden Prabowo akan membahas rencana itu secara terperinci dengan berbagai pihak, termasuk meminta pendapat dan menghitung kesiapan industri otomotif nasional.

Baca juga: Agrinas Impor 105 Ribu Mobil Pikap, Kadin Minta Pemerintah Batalkan

Saleh menambahkan, Kadin telah berkoordinasi dengan pelaku industri otomotif dan komponen. Mereka, kata dia, memohon agar impor mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) dihentikan.

Dorong Produksi Dalam Negeri

Menurut Saleh, jika produsen asing serius menggarap pasar Indonesia, sebaiknya membangun fasilitas produksi di dalam negeri seperti yang telah dilakukan sejumlah prinsipal otomotif global, antara lain Toyota Motor Corporation, Suzuki Motor Corporation, Honda Motor Co., Ltd., Daihatsu Motor Co., Ltd., Mitsubishi Motors Corporation, Hino Motors Ltd., Hyundai Motor Company, BYD Company, hingga VinFast.

Ia menegaskan pemerintah perlu memastikan seluruh pelaku usaha berada pada level playing field yang sama. Menurutnya, impor CBU oleh PT Agrinas Pangan Nusantara berpotensi melemahkan industri otomotif nasional karena tidak menciptakan nilai tambah serta bertentangan dengan agenda industrialisasi.

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen, kata dia, sulit tercapai apabila industri dalam negeri tidak berkembang optimal.

Page: 1 2

Muhamad Ibrahim

Berpengalaman sebagai jurnalis sejak 2014. Saat ini bertugas menulis tentang isu nasional, internasional, ekonomi, perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

3 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

3 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

3 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

4 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

4 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

7 hours ago