IMF: Tantangan Pemanfaatan Big Data Pada Sektor Publik

Jakarta – Dengan tingginya penggunaan kanal digital, sektor publik dan pemerintahan juga harus beradaptasi dengan perubahan, salah satunya adalah dengan pemanfaatan Big Data. Meski mendatangkan berbagai keuntungan, International Monetary Fund (IMF) mengingatkan ada tantangan yang perlu dihadapi dalam penggunaan big data ke sektor publik.

James Walsh, Perwakilan Senior Untuk Indonesia IMF mengungkapkan salah satu tantangan pemanfaatan big data adalah biayanya yang sangat tinggi. Pemerintah harus berinvestasi pada banyak aspek seperti, hardware, software, SDM, serta keamanan digital untuk mengelolanya.

“Mengadopsi teknologi digital terbaru memakan lebih banyak waktu dan biaya di sektor publik ketimbang sektor swasta,” jelas James pada Agenda G20 Financial Track, Selasa, 15 Februari 2022.

Kemudian, ia juga menyebutkan tentang tantangan birokrasi sektor publik yang perlu menjadi pertimbangan ketika membuat kebijakan pemanfaatan big data. IMF mengingatkan agar tidak hanya pemerintah, tetapi juga Dewan Perwakilan Rakyat dan pemangku kepentingan lain agar ikut memahami pemanfaatan big data.

“Pada sektor publik, karena perlunya transparansi dan perlakuan setara kepada pembayar pajak, dan program legislatif, hal ini menyebabkan kesulitan untuk berinovasi. Sektor publik tidak memiliki fleksibilitas seperti sektor swasta,” jelas James.

Baca juga :

Kemenkes Akan Lakukan Konsolidasi Big Data DI Sektor Kesehatan

Permudah Pengawasan, OJK Tengah Mengkaji Penerapan Big Data Analysis

Tantangan terakhir adalah transparansi data serta privasi masyarakat yang harus tetap dilindungi di tengah era keterbukaan digital. Data publik perlu cukup terbuka agar bisa digunakan ketika dibutuhkan namun juga aman dari penyalahgunaan oknum-oknum siber.

Di samping tantangan yang ada, James menceritakan bahwa Bank Indonesia (BI) saat ini sudah melakukan pengelolaan yang baik dalam hal big data. Pemanfaatan data ini akan mendorong regulator untuk dapat membuat kebijakan moneter yang tepat sasaran serta memantau aktivitas ekonomi dan perbankan. (*)

 

Editor: Rezkiana Nisaputra