Ekonomi dan Bisnis

IIF Ungkap Sederet Tantangan dalam Pembangunan IKN

Jakarta – Indonesia Infrastructure Finance (IIF) mengungkapkan adanya tantangan dari sisi pembiayaan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang diperkirakan membutuhkan biaya hingga Rp570 triliun.

Wakil Presiden Eksekutif Kepala Direktorat Group Advisory IIF, Irman Boyle, menuturkan tantangan tersebut adalah terkait dengan adanya eskalasi atau peningkatan harga suatu proyek yang disebabkan oleh keadaan tertentu.

Irman menambahkan bahwa adanya keadaan eskalasi harga pernah terjadi pada proyek tol trans sumatra yang pada proyeksi awal membutuhkan dana sebanyak Rp300 triliun untuk jalan tol sepanjang 3.000 km.

Baca juga: IKN Bakal Groundbreaking Tahap 5 Pekan Ini, Simak Bocoran Proyeknya

Di mana, pada tahap pertama berhasil digelontorkan Rp60 triliun untuk 600 km jalan tol. Namun, untuk tahap kedua dengan jarak yang sama membutuhkan dana hingga 10 kali lipatnya atau sebanyak Rp600 triliun.

“Ada eskalasi di situ terkait dengan construction cost, kemudian jalan yang makin susah kan, karena daerahnya makin-makin perawan, jadi biaya untuk bangun jalan tolnya per km jadi meningkat juga,” ucap Irman dalam paparannya di Jakarta, 26 Februari 2024.

Sehingga menurutnya, pemerintah dalam hal ini, perlu mewaspadai keadaan-keadaan tersebut dengan menyiapkan pembiayaan dua kali lebih besar dari proyeksi awal.

“Bagaimana bisa mengenerate Rp600 triliun, one keyword itu adalah ini projeknya pemerintah, maka pemerintah harus siap underwrite pembiayaan projek ini apakah itu lewat projek APBN apa projek PPP atau KPBU ataupun projek swasta murni,” imbuhnya.

Baca juga: Sri Mulyani Sudah Gelontorkan Rp26,7 Triliun Untuk Bangun IKN, Ini Rinciannya

Tidak hanya itu, dari sisi birokrasi pemerintah juga perlu diperhatikan untuk memudahkan eksekusi proyek IKN tersebut, mulai dari menteri, direktorat jenderal, direktur, hingga kasubdit.

“Kapasitas menterinya, dirjennya, direkturnya sampai ke kasubdit untuk bisa siap memberikan kemudahan fiskal, dukungan fiskal kemudian perizinan sampai bisa mencapai financial close, what matter to us? Di sini practical adalah kita bisa memperoleh financial close kita bisa memperoleh EPC contract, kita bisa memperoleh ONN contract, kita bisa memperoleh supply contract sampai bisa komersial operation,” tutup Irman. (*)

Editor: Galih Pratama

Khoirifa Argisa Putri

Recent Posts

OJK Catat 24 Pindar Punya Kredit Macet (TWP90) di Atas 5 Persen

Poin Penting OJK mencatat 24 penyelenggara pindar memiliki TWP90 di atas 5 persen per November… Read More

11 mins ago

BI: Penjualan Eceran Diperkirakan Tetap Tumbuh pada Desember 2025

Poin Penting IPR Desember 2025 diperkirakan tumbuh 4,4% (yoy), ditopang konsumsi Natal dan Tahun Baru.… Read More

15 mins ago

Kebijakan Fiskal Ugal-Ugalan, Apa Tidak Dipikirkan Dampaknya?

Oleh Rahma Gafmi, Guru Besar Universitas Airlangga TEPAT 8 Januari 2026 akhirnya pemerintah melakukan konferensi… Read More

2 hours ago

OJK Setujui Pencabutan Izin Usaha Pindar Milik Astra

Poin Penting OJK menyetujui pencabutan izin usaha pindar Maucash milik Astra secara sukarela, mengakhiri operasional… Read More

2 hours ago

Universal BPR Gelar Fun Run, Donasikan Rp150 Juta untuk Korban Banjir Sumatra

Poin Penting Universal BPR Fun Run 5K 2026 menjadi ajang silaturahmi, edukasi, dan penguatan UMKM… Read More

2 hours ago

OJK Resmi Bentuk Direktorat Pengawasan Perbankan Digital

Poin Penting OJK membentuk Direktorat Pengawasan Perbankan Digital yang efektif sejak 1 Januari 2026 untuk… Read More

3 hours ago