Jakarta – Pengelolaan dan pengumpulan data belum tertata baik untuk mengoptimalkan peranan fintech dalam distribusi dana bantuan sosial (bansos). Padahal, tata kelola data yang baik akan mempengaruhi target penyaluran bansos yang dikehendaki.
Indonesia Fintech Society (IFSoc) merekomendasikan agar pemerintah membenahi data terkait penyaluran bansos. Yose Rizal Damuri, Anggota Steering Committee IFSoc, menjabarkan rekomendasi itu antara lain, pertama, pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat dilakukan BPS dan Pemda dengan berbasis data kependudukan dari Dukcapil serta nomor handphone dari operator selular agar lebih cepat, tepat sasaran dan efisien.
“Kedua mengikut sertakan universitas/perguruan tinggi untuk dapat mengumpulkan data di masa datang. Ketiga, pembaruan DTKS juga dapat diberikan opsi untuk self registration, yang kemudian diverifikasi oleh Pemda dan pihak lainnya, serta penggabungan dengan sumber data lainnya seperti Dukcapil,” kata Yose, dalam Webinar, Selasa, 9 Maret 2021.
Yose menambahkan, negara lain seperti Kolombia sudah melakukan pertukaran data antara sektor keuangan dan operator telekomunikasi masyarakat terhadap pembayaran digital berdasarkan akses ke konektivitas. “Kolombia menciptakan “situation room” dimana pemangku kepentingan (termasuk swasta) dapat bertemu sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dan menciptakan solusi seperti menghilangkan biaya ATM,” katanya.
Dirinya juga menambahkan, negara-negara mulai mendorong inklusi finansial dengan menggunakan teknologi, termasuk digitalisasi penyaluran bansos. Untuk itu, IFSoc berpandangan saat ini pemerintah harus membuka pintu dengan melihat fintech sebagai alternatif tambahan penyaluran bansos.
“Untuk tahap awal, pemerintah dapat memanfaatkan sandbox sebagai ruang uji coba digitalisasi penyaluran bansos, termasuk kerjasama antara Bank dan Fintech,” kata Yose Rizal Damuri. (*) Ayu Utami.
Editor: Rezkiana Np
