Jakarta – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding BUMN Pangan ID FOOD bekerja sama dengan BTN berupaya melakukan penanganan stunting. Hal ini merupakan bagian dari upaya dan komitmen ID FOOD untuk menjaga ketersediaan pangan strategis.
Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto, mengatakan, untuk mengakselerasi hal tersebut salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah menjalin kerja sama dengan pelaku perbankan.
“Hari ini kita melakukan kerja sama dengan BTN terkait dukungan penanganan pencegahan stunting yang menjadi program pemerintah,” ujarnya.
Menurut Sis Apik, dukungan perbankan diperlukan untuk mendukung penyaluran bantuan penanganan stunting di tahun 2024. Diharapkan, upaya ini dapat mempercepat penyaluran bantuan, sehingga membantu program pemerintah dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia.
“Kolaborasi ini akan difokuskan untuk bantuan bagi Keluarga Risiko Stunting (KRS). Ini sejalan dengan semangat kedua perusahaan yang aktif menjalankan berbagai program pencegahan stunting,” ungkapnya.
Saat ini, penyaluran program bantuan penanganan stunting yang dijalankan ID FOOD telah memasuki tahun ke dua. Upaya penyaluran akan terus ditingkatkan secara bertahap guna memenuhi target penyaluran kepada 1.446.089 Keluarga Rawan Stunting (KRS) di 7 provinsi di Indonesia.
“Dalam program ini setiap keluarga rentan stunting akan menerima satu paket berisi 10 butir telur dan 1 kg daging ayam beku sebanyak tiga kali,” terangnya.
Baca juga : Anggaran Terbatas, Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Hanya Rp7.500 per Anak?
Lebih lanjut, Sis Apik mengungkapkan, percepatan pelaksanaan program pangan strategis akan terus dilakukan tidak hanya untuk komoditas telur ayam dan daging ayam saja. Mengingat di tahun 2024 ID FOOD akan menjalankan sejumlah program pangan. Di antaranya, menjaga stok dan pasokan 10 komoditas pangan strategis yang terdiri dari gula konsumsi, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, cabai, dan ikan.
Program Pangan Strategis
Sis Apik menambahkan, ID FOOD mendapatkan kepercayaan dari pemerintah, dalam hal ini dari Bandan Pangan Nasional untuk melaksanakan berbagai program pangan strategis. Seperti, penyaluran bantuan pangan penanganan stunting dan mengelola stok dan pasokan 10 komoditas. Untuk itu, diperlukan dukungan yang kuat baik dari sisi pendanaan, regulasi, serta dukungan teknis dan non teknis. “Kolaborasi lintas stakeholders menjadi kunci agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelasnya.
Untuk memastikan pelaksanaan program pangan strategis tersebut berjalan lebih baik di tahun ini, ID FOOD telah melakukan perbaikan. Diantaranya, perbaikan infrastruktur penyimpanan, peningkatan kolaborasi dan kemitraan bersama pelaku usaha pangan (petani, peternak, nelayan, dan UMKM). Selain itu, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi untuk monitoring serta percepatan dan efisiensi proses, dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM juga telah dilakukan.
“Fundamental ID FOOD sebagai korporasi juga akan terus kita perkuat. Ini merupakan tugas besar dan penting yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pangan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengapresiasi kolaborasi antara ID FOOD dan BTN. Menurutnya, dukungan pendanaan dari BTN sebagai entitas perbankan dapat berdampak signifikan bagi pelaksanaan program bantuan pangan yang dijalankan ID FOOD.
Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp71 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis Prabowo di 2025
“Langkah baik ini dapat menjaga terpenuhinya kebutuhan pangan serta gizi masyarakat yang akan berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan,” terang Arif.
Kedepannya, tentunya pelaksanaan program penanganan stunting ini akan terus ditingkatkan. Mengingat program ini bersifat strategis, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat maupun sebagai bentuk hilirisasi hasil produksi peternakan.
Arief mengatakan, program penanganan stunting ini akan terus didorong dan tingkatkan pelaksanaannya. Untuk itu, tentunya membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas sektor yang lebih luas lagi, baik dari sisi pendanaan, regulasi, maupun produksi.(*)
