Poin Penting
- Target pajak 2026 Rp2.357,7 triliun ditempuh melalui kebijakan berbasis kepastian hukum, kualitas data, dan manajemen risiko
- Modernisasi perpajakan diperkuat lewat pengembangan Coretax dan integrasi data lintas instansi, di tengah tantangan stagnasi wajib pajak dan pergeseran ekonomi ke sektor digital.
- Peran akuntan dan tata kelola perusahaan krusial untuk menjaga kepatuhan, keadilan pajak, keberlanjutan usaha, serta menopang penguatan fiskal di tengah tekanan defisit APBN.
Jakarta — Di tengah upaya pemerintah menggenjot penerimaan pajak yang ditargetkan mencapai Rp2.357,7 triliun panda 2026, profesi akuntan dinilai memainkan peran penting dalam menjaga tata kelola perpajakan.
Hal itu mengemukan dalam Seminar Nasional “Outlook Ekonomi dan Perpajakan Indonesia 2026: Tata Kelola dan Implikasi bagi Dunia Usaha” yang digelar oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wiajayanto memaparkan, target penerimaan pajak 2026, akan ditempuh melalui kebijakan yang menekankan kepastian hukum, pemanfaatan data yang lebih berkualitas, serta pengelolaan risiko yang lebih presisi. Kebijakan ini menjadi penting di tengah kompleksitas aktivitas ekonomi dan model bisnis yang terus berkembang.
Baca juga: KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Suap Pajak ke Ditjen Pajak Kemenkeu
Adapun beberapa tantangan yang dihadapi antara lain stagnannya jumlah wajib pajak dalam beberapa tahun terakhir, masih ada pelaku ekonomi yang terdaftar tapi belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perpajakan, serta pergeseran aktivitas ekonomi ke sektor digital yang menuntut penyesuaian kebijakan dan administrasi perpajakan.
Menghadapi kondisi tersebut, Dirjen Pajak juga menyesuaikan pendekatan pengelolaan perpajakan dari pola enforcement yang reaktif menuju cooperative compliance, berupa kemitraan antara otoritas pajak dan wajib pajak. Pendekatan ini menempatkan dialog lebih awal dan berkelanjutan sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kepastian pajak serta menekan potensi sengketa.
Di sampling itu, pemerintah juga melanjutkan modernisasi administrasi perpajakan melalui penguatan sistem Coretax dan integrasi data lintas instansi, termasuk dengan Customs–Excise Information System and Automation (CEISA) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk meningkatkan kualitas data dan efektivitas pengawasan berbasis risiko.
“DJP siap untuk terus memperkuat kerja sama dengan IAI dan dunia usaha dalam membangun sistem perpajakan yang akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan,” kata Bimo juga pemegang sertifikasi Chartered Accountant (CA) Indonesia serta anggota IAI.
Adapun Ketua Kompartemen Akuntan Perpajakan (KAPj) IAI, John Hutagaol, menyatakan, arah kebijakan perpajakan 2026 menunjukkan penguatan pendekatan berbasis data dan manajemen risiko. Konsistensi penerapan kebijakan dan integritas kepatuhan dinilai menjadi kunci untuk mencapai target penerimaan pajak tanpa mengorbankan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi wajib pajak.
Sementara, Ketua Kompartemen Akuntan Sektor Bisnis (KASB) IAI, I Gede Nyoman Yetna, menekankan, kenaikan target penerimaan pajak perlu diimbangi kesiapan tata kelola perusahaan. Maka itu, peran pimpinan perusahaan dan akuntan profesional sangat penting dalam menerjemahkan kebijakan ekonomi dan perpajakan ke dalam proses bisnis, sistem informasi, serta pengambilan keputusan strategis, agar keberlanjutan usaha dan kepercayaan investor tetap terjaga.
Baca juga: Purbaya Bakal Sikat 40 Perusahaan Baja China-Indonesia yang Diduga Mengemplang Pajak
Sedangkan Fithra Faisal Hastiadi, Senior Macro Strategist, PT Samuel Sekuritas Indonesia, yang juga menjadi salah satu narasumber menyoroti sisi fiskal. menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menghadapi tekanan struktural yang signifikan. Ini tercermin dari defisit APBN 2025 yang mencapai Rp695,1 triliun.
Oleh sebab itu, agenda industrialisasi yang berkelanjutan dan investasi serius pada pengembangan sumber daya manusia sangat penting agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih berkualitas dan menopang penguatan fiskal.
Sebagai tambahan, seminar ini diikuti oleh 2.000 peserta yang merupakan pimpinan perusahaan, akuntan profesional, praktisi, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas. (*) Ari Astriawan
