Poin Penting
- Belanja pemerintah pusat hingga November 2025 mencapai Rp2.116,2 triliun dari outlook APBN Rp2.663,4 triliun.
- Pemerintah perlu mempercepat belanja Rp547,3 triliun pada Desember 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Belanja K/L digunakan untuk bansos dan program prioritas, sementara belanja non-K/L untuk pembayaran pensiun tepat waktu.
Jakarta – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga November 2025 telah mencapai Rp2.116,2 triliun atau 79,5 persen dari outlook APBN 2025 sebesar Rp2.663,4 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, diperlukan percepatan belanja sebesar Rp547,3 triliun pada satu bulan terakhir 2025 untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Purbaya Lapor APBN Defisit Rp560,3 Triliun di November 2025
“Realisasi belanja pemerintah pusat Rp2.116,2 triliun yang terdiri dari atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Belanja Non-K/L,” ujar Suahasil dalam APBN KiTa, Kamis, 18 Desember 2025.
Belanja K/L Capai Rp1.110,7 Triliun
Suahasil merinci, realisasi belanja K/L mencapai Rp1.110,7 triliun atau 87,1 persen dari outlook APBN 2025.
Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui program Bansos, serta pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Baca juga: Kemenkeu Prioritaskan Ketahanan Pangan dalam APBN 2026
Adapun belanja K/L itu digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp289,8 triliun, naik 9,3 persen atau 95,1 persen dari outlook APBN 2025.
Belanja barang Rp404,5 triliun, naik 1,3 persen atau 84,7 persen dari outlook, belanja modal Rp249,6 triliun, naik 1,8 persen atau 72,5 persen, dan belanja bansos Rp166,8 triliun, naik 19,2 persen atau 90 persen dari outlook APBN 2025.
Belanja Non-K/L dan Pembayaran Pensiun
Sementara itu, realisasi belanja non-K/L mencapai Rp1.005,5 triliun atau 72,5 persen dari outlook APBN 2025. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi secara tepat waktu.
Pembayaran pensiun tercatat mencapai Rp166,6 triliun hingga November 2025.
“Pembayaran pensiun ini sifatnya on-track dan kita lihat termasuk menyediakan pembayaran pensiun terhadap 100 ribu orang pensiunan baru,” ungkapnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
