Ilustrasi: Utang pemerintah/istimewa
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp279,2 triliun hingga April 2025.
Realisasi pembiayaan utang tersebut setara dengan 45,3 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp616,2 trilun.
“Pembiayaan utang kita tahun 2025 ini sebesar Rp775,9 triliun, di sini kita bisa melihat sampai dengan April sudah terealisasi Rp279,2 triliun yaitu 45,3 persen,” kata Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers APBN Kita, dikutip, Senin, 26 Mei 2025.
Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Penyebab APBN April 2025 Berbalik Surplus
Thomas menjelaskan bahwa pemenuhan target pembiayaan berjalan on track dengan berbagai langkah mitigasi risiko di tengah dinamika pasar keuangan.
“Seperti pengadaan pembiayaan utang secara pruden, fleksibel, oportunistik, dan terukur. Serta pelaksanaan prefunding, cash buffer yang memadai, dan active cash and debt management,” ujarnya.
Baca juga: Usulan Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat, Puan Soroti Kemampuan APBN
Secara rinci, pembiayaan anggaran pemerintah per April 2025 didominasi oleh pembiayaan utang sebesar Rp304 triliun atau 39,2 persen dari target Rp775,9 triliun.
Sementara itu, pembiayaan non-utang justru mencatat angka negatif, yaitu Rp24,8 triliun atau 15,6 persen dari target senilai minus Rp159,7 triliun. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Pastikan kendaraan dan dokumen dalam kondisi lengkap dan prima, termasuk servis mesin, rem,… Read More
Bank Muamalat memberikan layanan “Pusat Bantuan” Muamalat DIN. Selain untuk pembayaran, pembelian, atau transfer, nasabah… Read More
Poin Penting Paramount Land menghadirkan Indica Grande sebagai kawasan komersial baru seluas 1,4 hektare untuk… Read More
Poin Penting UMP DKI Jakarta 2026 resmi naik 6,17 persen menjadi Rp5.729.876, atau bertambah Rp333.115… Read More
Poin Penting PLN mengantisipasi lonjakan pemudik EV saat Nataru 2025/2026, dengan proyeksi pengguna mobil listrik… Read More
Poin Penting Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan turunan penghapusan KUR, menindaklanjuti… Read More