Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) mengungkapkan total peserta terdaftar jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJSTK hingga April 2024 telah mencapai sekitar 40 juta peserta.
“Target peserta sebenarnya sudah ada peta jalannya di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tahun 2024, kami targetkan sebesar 53,5 juta peserta, tapi terkait dengan beberapa kebijakan kami mengusulkan ada beberapa perubahan. Posisi hari ini, peserta BPJSTK telah mencapai sekitar 40 juta peserta,” ungkap Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahman Ruwanda, ketika ditemui wartawan, di Jakarta, Senin, 3 Juni 2024.
Baca juga: Begini Jurus BPJS Ketenagakerjaan dan Perumnas Penuhi Kebutuhan Rumah Bagi Pekerja
Secara rinci dari total 40 juta peserta tersebut, sebanyak 26 juta di antaranya adalah pekerja dari segmen pekerja penerima upah (PU), 7 juta pekerja bukan penerima upah (BPU), 6 juta jasa konstruksi (Jakon) dan 560 ribu pekerja migran Indonesia (PMI).
Sementara, total dana kelolaan BPJSTK telah mencapai Rp735 triliun dengan pembayaran klaim Rp53 triliun kepada 4,5 juta pekerja, serta beasiswa pendidikan Rp347 miliar kepada 82.000 anak pekerja di tahun 2023.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Bidik 53,9 Juta Peserta Aktif di 2024, ART hingga Supir Bisa Daftar
Ke depannya, BPJSTK targetkan akan melindungi sebanyak 70 juta pekerja dan dana kelolaan Rp1.001 triliun di tahun 2026.
“Mayoritas peserta saat ini masih didominasi oleh PU, sedangkan tantangan terbesar kami adalah BPU. Kalau target kami dua tahun kedepan mau mencapai 70 juta peserta, maka mungkin mayoritas akan di sektor BPU,” pungkasnya. (*) Ayu Utami
Oleh Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group KEBIJAKAN “brutal” Donald Trump, Presiden Amerika Serikat… Read More
Jakarta - Bank Indonesia (BI) akan terus memonitor perkembangan pasar global dan domestik pasca Presiden… Read More
Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pemerintah harus berhati-hati dalam menyikapi… Read More
Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk mendorong Organisasi… Read More
Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan daftar tarif dasar dan bea… Read More
Jakarta - Pemerintah Indonesia segera menyiapkan langkah strategis untuk merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan… Read More