Ilustrasi: Investasi asing/istimewa
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan pembiayaan investasi pemerintah sebesar Rp61 triliun hingga Agustus 2024. Adapun pembiayaan ini berfokus pada sektor prioritas demi kesejahteraan masyarakat.
“Sampai dengan 31 Agustus 2024 telah dicarikan pembiayaan investasi pemerintah sebesar Rp61 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Senin, 23 September 2024.
Suahasil merinci, anggaran tersebut dialokasikan untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp15 triliun, jumlah alumni per Agustus 2024 sebanyak 24.001 orang dan secara akumulasi pendanaan riset LPDP sejak 2013 sebesar 2.981 proyek dengan nilai Rp2,72 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani Lapor APBN Agustus 2024 Defisit Rp153,7 Triliun
Kemudian, untuk Kredit Kemepilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dicairkan Rp8,6 triliun. Pada APBN 2024 dialokasikan sebesar Rp17 triliun untuk FLPP dan ditargetkan dapat menyalurkan sebanyak 200.000 unit rumah kepada masyarakat.
“Penyaluran pada tahun anggaran 2024 yang telah terealisasi per 31 Agustus 2024 sebanyak 115.065 unit rumah senilai Rp14,03 triliun,” pungkasnya.
Selanjutnya, untuk Lembaga Keuangan Internasional (LKI) dicairkan sebesar Rp1,9 triliun. Kontribusi kepada Islamic Development Bank (IsDB), International Development Association, dan International Fund for Agricultural Development (IFAD).
Sementara itu, untuk pembiayaan investasi lainnya seperti untuk PT WIKA telah dicairkan Rp6 triliun, PT Hutama Karya (HK) Rp18,6 triliun, PMN kepada PT BPUI sebesar Rp3,5 triliun, serta LMAN Rp7,5 triliun. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya berencana membeli anak usaha BRI untuk dijadikan penyalur langsung KUR UMKM,… Read More