Moneter dan Fiskal

Hingga 15 Maret 2024, Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp72 Triliun

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang pemerintah hingga 15 Maret 2024 sebesar Rp72 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi tersebut sebesar 11,1 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2024 yang sebesar Rp648,1 triliun.

“Angka ini kalau dibandingkan tahun lalu pada 15 Maret 2023, maka pembiayaan utang kita turun tajam. Tahun lalu pembiayaan utang mencapai Rp181,4 triliun, sekarang Rp72 trilun itu drop 60,3 persen untuk pembiayaan utang,” kata Sri Mulyani dalam APBN KiTa, dikutip, Selasa, 26 Maret 2024.

Baca juga: Utang Luar Negeri RI Turun, Sisanya Tinggal Segini

Secara rinci, pembiayaan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau 10,5 persen dari pagu APBN 2024 sebesar Rp666,4 triliun.

Sementara itu, melalui pinjaman neto Rp1,9 triliun atau 10,1 persen dari target pagu sebesar Rp18,4 triliun.

“Untuk SBN juga turun sangat tajam 58,6 persen, sedangkan untuk pinjaman juga mengalami penurunan 84,5 persen. Jadi dalam hal ini kita masih tetap on track, jadi realisasi sampai 15 Maret itu relatif dalam posis baik,” jelasnya.

Bendahara negara ini pun mengatakan pihaknya bersama pemerintah akan terus menjaga pembiayaan utang dengan memperhatikan kondisi pasar uang dan obligasi, yang dipengaruhi oleh kondisi dan sentimen global.

Baca juga: Sri Mulyani Lapor Penerimaan Pajak Negara per 15 Maret 2024 Capai Rp342,88 Triliun

“Kita akan terus menjaganya agar volatilitas yang berasal dari global ini tidak berimbas kepada pelaksanaan APBN dan terutama pembiayaan,” paparnya.

Sehingga, strategi pembiayaan utang dilakukan secara fleksibel dan oportunistik meliputi aspek timing, sizing, tenor, instrument mix, dan curerency mix. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

BI Waspadai Dampak Tarif AS, Fokus Jaga Stabilitas Rupiah

Jakarta - Bank Indonesia (BI) akan terus memonitor perkembangan pasar global dan domestik pasca Presiden… Read More

14 hours ago

Komisi XI Wanti-Wanti Pemerintah Tak Gegabah Tanggapi Tarif Dagang 32 Persen AS

Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pemerintah harus berhati-hati dalam menyikapi… Read More

20 hours ago

DPR Desak Pemerintah Dorong Reformasi WTO usai Tarif AS Naik 32 Persen

Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk mendorong Organisasi… Read More

20 hours ago

DPR: Indonesia Jangan Jadi Sasaran Barang Buangan Akibat Kebijakan Trump

Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan daftar tarif dasar dan bea… Read More

1 day ago

Ekspor Terancam, Pemerintah Susun Langkah Hadapi Tarif AS

Jakarta - Pemerintah Indonesia segera menyiapkan langkah strategis untuk merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan… Read More

2 days ago

Kadin Dorong Presiden Prabowo Negosiasi Tarif Impor AS dengan Trump

Jakarta – Kadin Indonesia meminta pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS), usai Donald Trump… Read More

2 days ago