Jakarta – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyatakan sumber daya alam (SDA) menjadi penopang utama sumber devisa yang berkonsekuensi pada stabilitas moneter. Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan kebijakan hilirisasi dalam memanfaatkan SDA untuk memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional.
“Kita menyadari bahwa kita tidak dapat bergantung pada sumber daya alam mentah. Pemerintah telah bekerja keras dan meyakinkan seluruh stakeholder, agar berpartisipasi aktif dalam proses hilirisasi, dengan berinvestasi langsung di Indonesia untuk membangun, dan mengembangkan kapasitas industri domestik, sebagai penyerap sumber-sumber mineral,” ujar Bambang dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI 2023, Rabu 16 Agustus 2023.
Baca juga: Berkat Kebijakan Hilirisasi Jokowi, BPS Sebut Ekspor Nikel RI Naik 5 Kali Lipat
Lanjut Bamsoet sapaan akrabnya, SDA mentah yang ada harus mampu dikelola sendiri di dalam negeri, sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual lebih tinggi, dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Sebagaimana yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang hilirisasi mineral, emas, bauksit, nikel, tembaga dan bijih besi. Mineral tersebut didorong untuk proses hilirisasi, yang dibarengi dengan upaya pelarangan ekspor mineral mentah.
“Kebijakan ini menunjukkan konsistensi pemerintah terhadap upaya meningkatkan kualitas industri nasional,” pungkasnya.
Menurutnya, bangsa Indonesia adalah pemilik berbagai SDA terbesar dunia seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam. Namun demikian masih ada warga negara yang belum sepenuhnya menikmati kekayaan alam tersebut.
“Kita berterima kasih kepada Pemerintah yang telah bekerja keras mengurangi angka kemiskinan. Upaya ini perlu terus menerus ditingkatkan dengan memastikan penguasaan negara atas kekayaan alam, dan mendorong pembangunan di daerah demi sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ungkapnya.
Baca juga: Gawat! Kebijakan Hilirisasi Nikel Ternyata Hanya Mendukung Industrialisasi China Saja
Karena itu, katanya, sudah saatnya Indonesia memikirkan adanya roadmap atau bintang pengarah berjangka panjang yang jelas, untuk menuntun kemana kapal besar bangsa ini akan berlabuh.
“Indonesia membutuhkan perencanaan jangka panjang yang holistik, konsisten, berkelanjutan, dan berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya, antara pusat dan daerah, agar mampu memanfaatkan sumber daya alam yang luar biasa, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” imbuh Bambang. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
