Jakarta – Media sosial Twitter tengah dihebohkan dengan dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, hingga nomor telepon yang diperjual belikan secara bebas di Internet. Dimana kebocoran tersebut diduga berasal dari data BPJS Kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan hasil analisis Tim Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pada kasus kebocoran data tersebut.
Zudan menjelaskan, pelaku mengiklankan penjualan data individu di website dengan alamat https://raidforums.com/Thread-SELLING-Indonesian-full-Citizen-200M-NIK-KPT-PHONE-NAME-MAI-LADDRESS-Free-1Million. Zudan juga menyebut, nama user yang mengiklankan data tersebut adalah Kotz.
“Pada iklan di website tersebut yang bersangkutan memberikan link sample data individu yang bisa didownload sebagai sampel data, data yang sudah didownload berbentuk file CSV (comma separated value) dan setelah diimport berjumlah 1000.000 rows,” kata Zudan ketika dihubungi Infobanknews di Jakarta, Jumat 21 Mei 2021.
Lebih lanjut Zudan menyatakan, hasil penelusuran tim dari hasil import data sampel tersebut, diperoleh struktur data yang terdiri dari kolom-kolom diantaranya: PSNOKA, PSNOKALAMA, PSNOKALAMA2, NAMA, NMCETAK, JENKEL, AGAMA, TMPLHR, TGLLHR, FLAGTANGGUNGAN, NOHP, NIK, NOKTP, TMT, TAT, NPWP, hingga EMAIL.
Zudan memastikan, berdasarkan struktur dan pola data tersebut bukan merupakan data yang bersumber dari dukcapil.
“Karena struktur data di Dukcapil tidak seperti itu. Struktur data di dukcapil tidak ada tanggungan, email, npwp, no hp, tmt, tat. Dukcapil terus meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan sistem secara berlapis,” pungkas Zudan. (*)
Editor: Rezkiana Np
