Oleh Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group
TIDAK ada Presiden Indonesia yang tidak menaikan harga BBM bersubsidi, kecuali B.J. Habibie. Presiden Joko Widodo sudah 7 kali mengkoreksi harga BBM bersubsidi sepanjang 8 tahun pemerintahannya. Wajar saja, karena subsidi dan kompensasi yang membengkak, tidak tepat sasaran. Sudah tahu tidak tepat sasaran kenapa maju mundur, antara naik dan tidak naik. Hal inilah yang justru mengacaukan ekspektasi inflasi.
Dan, juga masalahnya, sekarang tidak ada yang menangis. Partai-partai irit bicara, termasuk partai oposisi, tidak seperti tahun 2005 yang bak sinetron Indonesia penuh derai tangis, dan kini beredar di medsos. Kali ini tiada tangis mengiringi kenaikan BBM.
Hitung-hitungan politik lebih besar. “Jadi dulu itu menangis beneran atau tangis politik,” kata seorang ekonom kepada Infobank sambil mengirim cuplikan video tokoh politik menangis. ”Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar,” katanya sambil menangis sesungguan ketika Pemerintahh SBY mencabut subsidi tahun 2005.
Jujur saja sebenarnya kenaikan BBM itu normal saja, jika melihat subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp502 triliun dari sebelumnya Rp152,5 triliun. Bahkan, bisa lebih di atas angka Rp600 triliun. Para ekonom bisa memahami, kecuali ekonom yang selalu berseberangan dengan pemerintah. Kelompok oposisi medsos yang selalu menggoreng semua isu, dan kenaikan BBM adalah panggung besarnya.
Sementara kelompok yang “memahami” BBM bersubsidi arus naik lebih pada “tarik-ulur” soal waktu diumumkan kapan harga BBM dinaikan. Lebih cepat lebih baik, sehingga tidak menimbulkan ekspektasi harga yang liar. Bisa jadi pemerintah masih berharap harga minyak dunia turun drastis. Atau, memang berat hitung-hitungan politiknya.
Siapa pun Presidennya ketika menaikan BBM, selalu saja punya kata kunci, subsidi BBM hanya dinikmati oleh orang kaya. Para pemilik kendaraan bermotor. Itu harus dicabut, dan disubsidi diberikan kepada masyarakat miskin yang membutukan. Lahirlah berbagai bantuan langsung dengan banyak istilah. Intinya subsidi tunai kepada masyarakat berdampak.
Kenaikan harga BBM Pertalite naik dari Rp 7.600 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian solar dari Rp 5.000 menjadi Rp 6.800 dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp.14.500 per liter. Untuk Pertalite kenaikannya mencapai 31%, dan untuk solar 36%.
Relatif besar, meski komponen bahan bakar, atau transportasi pada bahan pangan hanya 5%. Akan tetapi ekspektasi harga-harga tak seperti itu. Bahkan, sebelum kenaikan BBM saja harga-harga sudah naik. Padahal, kalau normal dan linear harga pangan akan menyumbang kanaikan harga 1,5-1,8%. Hitung-hitungannya; 5% (komponen transportasi pada bahan pangan) dikalikan kenaikan harga BBM 31% (Pertalite).
Saat ini yang harus dijaga adalah ekspektasi inflasi — yang biasanya akan liar dan sulit dikendalikan. Setiap tukang sayur ditanya Ibu-ibu. ”Kok harganya naik, BBM naik bu,” demikian yang sering terdengar. Lantas ibu bilang, ”Kok naiknya tinggi, kata koran hanya 1,5%, ini kok lebih dari 10%,” tanya seorang Ibu lagi. Apa jawab Si Pedagang sayur, ”Beli saja di Koran,” jawabnya.
Kenaikan yang melebihi hitung-hitungan ekonom itu yang paling ditakutkan. Ekspektasi inflasi akan tinggi setiap harga BBM. Semua minta naik, termasuk harga-harga yang komponen BBM nya kecil. Latah menaikkan harga ini selalu ada dalam kenaikan BBM.
Kini tugas berat ada di Bank Indonesia. Tapi juga kepada kementrian tehnis. Seperti diketahui, BI sudah bergerak di depan sebelum kenaikan BBM. Bank Indonesia (BI) sudah mengambil sikap ahead the curve, dengan menaikkan suku bunga acuan (BI 7-Day Reverse Repo Rate) dari 3,5% menjadi 3,75%.
Kenaikan itu sebagai langkah antisipasi terhadap inflasi yang bakal naik. Itu karena rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Inflasi Juli 2022 sudah mencapai 4,94% (year on year/yoy).
Tidak hanya BI, Pemerinta lewat Kementrian Keuangan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga sudah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka BBM sepekan sebelum pengumuman harga BBM. Besarnya Bantuan Sosial (Bansos) Rp24,17 triliun.
Itu artinya, baik BI dan Kementrian Keuangan bertindak ahead the curve – mendahului kurva. Bank Indonesia “menjaga” inflasi, dan Kementrian Keuangan menjaga agar intervensi APBN tetap menjaga daya beli agar ekonomi tetap tumbuh. Juga, agar “copet” inflasi yang tak terlihat di mata ini tak membuat masyarakat miskin makin miskin. “Copet” Inflasi sudah mulai mengutil dompet yang sudah kempes ini.
Pertumbuhan ekonomi semester satu 2022 yang sebesar 5,44% tentu patut disyukuri. Tidak banyak negara yang seberuntung Indonesia. Kenaikan harga komoditas, yang menambah pemasukan negara sebesar Rp420 triliun, tentu sebuah keberuntungan. Indonesia memang kaya dan disayang Tuhan.
Di samping itu, intervensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diakui dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat menjadi pelumas pertumbuhan ekonomi.
Bersyukur, Indonesia disayang Tuhan dengan “durian runtuh”. Rezeki nomplok dari kenaikan harga komoditas setidaknya dapat untuk menambal “bolong-bolong” subsidi dan kompensasi energi serta bahan bakar minyak (BBM). Namun, harus tetap “eling lan waspodo”.
Hari-hari ini yang paling utama adalah bisa menjelaskan dengan baik kepada dunia usaha dan masyarakat luas. Meski pengumuman BBM yang agak terlambat dan di tengah penurunan harga minyak dunia yang turun, pemerintah paling tidak bisa menjelaskan dengan baik. Apalagi gorengan politik juga tidak kecil jika ada urusan kenaikan BBM yang relatif tinggi ini.
Pemerintah terlalu lama “menimang-nimang” kenaikan BBM ini. Jika tidak maka rejeki “durian runtuh” dari kenaikan harga komoditas tidak untuk “menombok” subsidi dan kompensasi. Harusnya bisa untuk pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.
Atau, untuk mengurang pinjaman Negara yang sudah menembus di atas Rp7.000 triliun. Jika pinjaman Negara turun, maka tidak perlu lagi menambah utang untuk pembayaran bunga utang yang relatif tinggi dibandingkan Negara-negara kawasan.
Pemerintah sudah waktunya menyetop proyek-proyek ambisius seperti mempercepat Ibu Kota Negara (IKN), tidak boros anggaran termasuk perjalanan dinas, dan obral proyek infrastruktur yang tak perlu. Harus realistis menjaga buku APBN.
“Copet” inflasi sudah beraksi “mengutil” dompet Anda. Jauh sebelum pengumuman kenaikan harga BBM. Dan, kali ini, tugas Bank Indonesia sangat krusial. Bank Indonesia paling tidak harus bisa memberikan keyakinan, memberikan arah inflasi ke depan. Juga, kemampuan mengubah persepsi, ekspektasi, dan kepercayaan sangatlah dibutuhkan saat ini. Situasi nyala inflasi paska kenaikan BBM menjadi titik penting menjaga ekspektasi inflasi.
Tentu Bank Indonesia juga harus memakai intrumen moneter yang ada untuk menambah kredibilitasnya. Bank Indoensia setidaknya selalu ahead the curve, dan jangan terlambat — seperti maju mundurnya Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, karena ekspektasi inflasi sudah terbentuk sebelum kenaikan harga BBM. Dan, harusnya rejeki “nomplok” dari kenaikan harga komoditas bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Itulah harga politik yang harus dibayar. Dan, mari menjaga ekspektasi harga-harga, dan memastikan bansos masuk ke dompet orang miskin. Jangan “dibajak” di tengah jalan. Semua itu agar “copet” berupa inflasi tak membuat makin melemahkan daya beli masyarakat.
Kenaikan BBM kali ini tanpa disertai tangisan. Semoga tiada dusta di antara kita. Dan, kita bisa mengusir “copet”– yaitu ekspektasi inflasi, seharusnya. (*)
