Poin Penting
- Pemprov Papua menegaskan Bank Papua sebagai instrumen strategis pembangunan daerah, dengan fokus penguatan fungsi pengawasan dan tata kelola (GCG)
- Gubernur Matius D. Fakhiri menekankan pentingnya peran komisaris serta sinergi dengan direksi agar kebijakan bank tetap sehat dan selaras dengan kebutuhan ekonomi masyarakat
- Kinerja Bank Papua solid: laba 2024 naik 6 persen, kredit tumbuh 11,25 persen dengan kualitas terjaga (NPL turun), meski DPK mengalami kontraksi 3,58 persen.
Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menegaskan posisi strategis PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) sebagai instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan fungsi pengawasan menjadi fokus seiring penataan manajemen dan struktur kelembagaan bank.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menilai peran dewan komisaris sangat krusial dalam memastikan arah bisnis bank tetap sehat serta selaras dengan agenda pembangunan daerah.
“Fungsi pengawasan harus dijalankan secara profesional dan berorientasi pada pembangunan daerah,” ujar Fakhiri, dinukil laman Papua.go.id, Senin, 30 Maret 2026.
Ia pun menekankan pentingnya koordinasi yang efektif antara komisaris dan direksi dalam proses pengambilan keputusan strategis. Menurutnya, sinergi kedua organ tersebut akan menentukan konsistensi kebijakan bank agar tidak melenceng dari tujuan utamanya.
“Koordinasi harus berjalan baik agar kebijakan yang diambil tetap mendukung kontribusi bank bagi masyarakat,” katanya.
Langkah penguatan pengawasan ini dinilai penting di tengah tuntutan agar bank pembangunan daerah mampu lebih adaptif sekaligus tetap menjaga prinsip kehati-hatian (prudential banking).
Dukung Pembiayaan Sektor Produktif
Fakhiri juga menyoroti posisi Bank Papua yang dinilai strategis karena memiliki keterkaitan langsung dengan pembiayaan sektor-sektor produktif di wilayah Papua.
Baca juga: Jika NPL Itu Tindak Pidana, Tutup Saja Banknya, Pak Presiden
Peran intermediasi bank diharapkan dapat diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, termasuk sektor UMKM, pertanian, dan usaha berbasis sumber daya alam.
“Bank Papua harus semakin kuat dan mampu memberi kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.
Penegasan tersebut disampaikan usai pelantikan Alibaham Temongmere sebagai Komisaris Non Independen Bank Papua dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) di Jayapura.
Perubahan dalam struktur pengurus ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG), khususnya dalam aspek pengawasan.
Kinerja Bank Papua
Bank Papua sendiri berhasil mencatatkan rapor biru sepanjang 2024. Laba bersih tumbuh sebesar 6 persen, dari Rp427,02 miliar di 2023 menjadi Rp452,68 miliar pada 2024.
Capaian laba ini melampaui rata-rata laba industri perbankan nasional yang tercatat hanya 4,88 persen.
Mengutip laporan keuangan perseroan, 9 April 2025, kenaikan laba bersih bank kebanggaan masyarakat Papua ini didorong pendapatan bunga bunga bersih.
Per Desember 2024, pendapatan bunga Bank Papua tercatat sebesar Rp2,31 triliun, atau turun tipis 1,09 persen. Meski demikian, Bank Papua berhasil menekan beban bunga hingga 28,59 persen menjadi Rp318,82 miliar. Alhasil, pendapatan bunga bersih Bank Papua tetap tumbuh 5,39 persen menjadi Rp1,99 triliun.
Raihan laba bersih Bank Papua juga didorong oleh pos komisi fee dan administrasi yang mengalami kenaikan 15,09 persen, dari Rp157,73 miliar di 2023 menjadi Rp181,55 miliar pada 2024.
Kemudian, Bank Papua juga tercatat berhasil menekan beban komponen kerugian penurunan nilai aset keuangan hingga 21,58 persen menjadi Rp174,72 miliar.
Baca juga: Jika NPL Itu Tindak Pidana, Tutup Saja Banknya, Pak Presiden
Sementara dari fungsi intermediasi, penyaluran kredit Bank Papua naik double digit, yakni 11,25 persen menjadi Rp21,79 triliun, ketimbang tahun sebelumnya yang sebesar Rp19,58 triliun. Realisasi kredit ini juga tumbuh di atas rata-rata industri perbankan nasional yang berada di level 10,52 persen.
Penyaluran kredit juga dibarengi dengan kualitas kredit. Ini tercermin dari rasio non performing loan (NPL) gross dan NPL net masing-masing turun menjadi 2,33 persen dan 2,63 persen, dari sebelumnya 2,41 persen dan 2,67 persen. Angka ini berada di bawah aman yang ditentukan regulator, yakni 5 persen.
Hanya saja dari sisi funding, dana pihak ketiga (DPK) Bank Papua mengalami tekanan. Per Desember 2024, total DPK Bank Papua tercatat sebesar Rp24,68 triliun atau turun 3,58 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp25,60 triliun. (*)
Editor: Galih Pratama
