Jakarta – Startup platform p2p lending pembiayaan properti Gradana diumumkan berhasil masuk sebagai salah satu finalis yang terpilih pada ajang program ShelterTech Asia Tenggara 2020 yang diselenggarakan oleh Habitat for Humanity bersama dengan Villgro Philippines pada tanggal 02 Desember 2020.
ShelterTech memiliki misi untuk dapat memberikan akses bagi para perusahan startup dengan para pemangku kepentingan lain yang tergabung dalam ekosistem serta memiliki passion yang sama dalam menyediakan solusi bagi kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau. Gradana terpilih dari lebih 100 perusahaan startup yang berasal dari berbagai negara di Asia Tenggara yang telah mendaftarkan diri setelah melalui seleksi penjurian yang ketat.
Gradana adalah salah satu perusahaan startup yang terpilih dari Indonesia dan satu-satunya perusahaan Fintech dari 10 startup yang berhasil masuk ketahap Innovation Accelerator. Gradana berkomitmen untuk memberikan inovasi-inovasi global yang dapat menjadi solusi untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Asia Tenggara, sesuai dengan misi dari program Sheltertech yang diselenggarakan oleh Habitat for Humanity itu sendiri.
Co-Founder Gradana Angela Oetama menyebut, pihaknya percaya semua orang berhak mendapatkan akses untuk hunian yang layak. Menurutnya, Gradana hadir menjembatani kesejangan tersebut, di mana Gradana dapat menjadi alternatif pendanaan bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki hunian layak
“Gradana telah berhasil menjawab tantangan industri properti dengan menghadirkan alternatif pembiayaan properti dimana Gradana menjembati kebutuhan pembiayaan ini dengan menggandeng masyarakat dan lembaga keuangan lainnya dengan bergabung sebagai pendana dan memberikan pembiayaan dengan metode P2P lending,” ujarnya di Jakarta, Jumat (4/12/2020).
Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 menyebutkan, bahwa 43,49% keluarga di Indonesia tidak memiliki akses untuk memiliki hunian yang layak, dan menurut Kementrian PUPR sejumlah 13,5 juta keluarga belum memiliki hunian. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan populasi yang tidak sejalan dengan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan hunian. Ketidakmampuan tersebut menyebabkan terjadinya backlog yang cukup besar di mana terdapat 13,5 juta unit hunian yang harus dipenuhi, namun kurang dari 25% dari total populasi yang mampu membelinya.
Kesenjangan ini terjadi karena kurangnya akses finansial yang memadai, terlebih hampir 60% masyarakat Indonesia bekerja pada sektor informal. Padahal setiap tahunnya kebutuhan akan hunian yang layak terus bertambah sebanyak 800 ribu unit. (*)
