Jakarta–Peneliti INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan, kendati angka ketimpangan pengeluaran masyarakat, atau gini ratio versi BPS tercatat turun, Pemerintah sebenarnya kini sedang was-was.
Data ketimpangan BPS per September 2016 yang baru saja dirilis mengungkapkan bahwa angka ketimpangan yang dicerminkan oleh rasio gini turun tipis dari 0,397 ke 0,394. Tapi faktanya dalam horizon yang panjang, angka ketimpangan selama 5 tahun terakhir justru stagnan.
“Di tahun 1980-an angka ketimpangan lebih baik yakni di rentang 0,3-0,32. Pasca-reformasi ketimpangan menjadi tidak terkecuali,” kata Bhima di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2017.
Baca juga: PR Pemerintah Benahi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
Karena ketimpangan versi BPS dilihat dari sisi pengeluaran, maka inflasi punya peran penting. Turunnya ketimpangan di 2016 bisa ditelusuri dari inflasi yang rendah yakni 3,02 persen.
Rekor inflasi ini terendah sejak 2010. Inflasi yang rendah lebih merupakan bonus harga komoditas yang turun sehingga tidak ada dorongan kenaikan listrik maupun BBM. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Namun, lanjut Bhima, di 2017 kondisi bisa berbalik. Inflasi per Januari sudah tercatat 0,97 persen atau tertinggi di bulan Januari sejak 3 tahun terakhir. Penyebabnya beragam, mulai dari harga pangan (volatile food) yang liar seperti cabai merah sampai inflasi harga yang diatur Pemerintah (administered price) seperti dicabutnya subsidi listrik, kenaikan biaya administrasi kendaraan bermotor, dan penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
Dengan melihat tekanan inflasi yang justru sebagian besar bersumber dari harga yang diatur Pemerintah, maka prediksi inflasi bisa lebih dari 4-4,25 persen di 2017.
Baca juga: Tax Amnesty Sukses, Gini Ratio Jadi PR Pemerintah
“Angka inflasi jelas menggerus daya beli masyarakat dan mengakibatkan ketimpangan versi BPS sangat mungkin naik hingga 0,4-0,41. Oleh karena itu jangan terlena dengan penurunan ketimpangan yang sifatnya temporer,” jelasnya.
Di lain sisi, selain turunnya ketimpangan kecil dan temporer, Pemerintah sebenarnya juga kurang yakin terhadap data dari BPS. Pasalnya, ucap Bhima, sudah sejak lama data BPS belum sepenuhnya mencerminkan ketimpangan karena yang diukur adalah pengeluaran. Ketimpangan dari sisi pendapatan justru tidak dihitung. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Padahal penyerapan tenaga kerja di tahun 2016 turun menjadi 1,39 juta orang dari 2015 sebesar 1,44 juta orang. Artinya, pengeluaran seorang penduduk bisa saja meningkat karena didanai dari utang, padahal orang tersebut sedang dalam posisi tidak bekerja alias tidak berpendapatan.
Otomatis rujukan ketimpangan datang dari data lainnya yang lebih komprehensif. Contohnya Indonesia masuk sebagai negara No.4 paling timpang di dunia, bahkan lebih timpang dari negara liberal seperti Amerika Serikat berdasarkan riset Credit Suisse. 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen (PDB) sedangkan Amerika Serikat 42,1 persen.
Baca juga: Gini Ratio Turun, Ekonomi Berpotensi Tumbuh 7 Persen
Indonesia berdasarkan riset Nikkei juga merupakan Negara dengan masa jam kerja terpanjang di Asia. Dalam satu minggu 26 persen penduduk bekerja lebih dari 49 jam. Posisi Indonesia hanya lebih baik dari Korea Selatan dan Hongkong.
“Bedanya, jika di Hongkong dan Korea Selatan bekerja lebih lama karena tergiur gaji dan tunjangan yang besar, sedangkan di Indonesia bekerja ekstra karena pendapatan yang diterima tidak cukup. Maka ketimpangan yang turun sebenarnya merupakan ketimpangan semu,” tutup Bhima. (*)
Editor: Paulus Yoga
