Jakarta–Peneliti INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan, kendati angka ketimpangan pengeluaran masyarakat, atau gini ratio versi BPS tercatat turun, Pemerintah sebenarnya kini sedang was-was.
Data ketimpangan BPS per September 2016 yang baru saja dirilis mengungkapkan bahwa angka ketimpangan yang dicerminkan oleh rasio gini turun tipis dari 0,397 ke 0,394. Tapi faktanya dalam horizon yang panjang, angka ketimpangan selama 5 tahun terakhir justru stagnan.
“Di tahun 1980-an angka ketimpangan lebih baik yakni di rentang 0,3-0,32. Pasca-reformasi ketimpangan menjadi tidak terkecuali,” kata Bhima di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2017.
Baca juga: PR Pemerintah Benahi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
Karena ketimpangan versi BPS dilihat dari sisi pengeluaran, maka inflasi punya peran penting. Turunnya ketimpangan di 2016 bisa ditelusuri dari inflasi yang rendah yakni 3,02 persen.
Rekor inflasi ini terendah sejak 2010. Inflasi yang rendah lebih merupakan bonus harga komoditas yang turun sehingga tidak ada dorongan kenaikan listrik maupun BBM. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) resmi menyalurkan gas bumi ke… Read More
Jakarta - PT PLN (Persero) meluncurkan program Gerakan Tertib Arsip (GEMAR) dan aplikasi New E-Arsip… Read More
Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More
Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More
Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More