Namun, lanjut Bhima, di 2017 kondisi bisa berbalik. Inflasi per Januari sudah tercatat 0,97 persen atau tertinggi di bulan Januari sejak 3 tahun terakhir. Penyebabnya beragam, mulai dari harga pangan (volatile food) yang liar seperti cabai merah sampai inflasi harga yang diatur Pemerintah (administered price) seperti dicabutnya subsidi listrik, kenaikan biaya administrasi kendaraan bermotor, dan penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
Dengan melihat tekanan inflasi yang justru sebagian besar bersumber dari harga yang diatur Pemerintah, maka prediksi inflasi bisa lebih dari 4-4,25 persen di 2017.
Baca juga: Tax Amnesty Sukses, Gini Ratio Jadi PR Pemerintah
“Angka inflasi jelas menggerus daya beli masyarakat dan mengakibatkan ketimpangan versi BPS sangat mungkin naik hingga 0,4-0,41. Oleh karena itu jangan terlena dengan penurunan ketimpangan yang sifatnya temporer,” jelasnya.
Di lain sisi, selain turunnya ketimpangan kecil dan temporer, Pemerintah sebenarnya juga kurang yakin terhadap data dari BPS. Pasalnya, ucap Bhima, sudah sejak lama data BPS belum sepenuhnya mencerminkan ketimpangan karena yang diukur adalah pengeluaran. Ketimpangan dari sisi pendapatan justru tidak dihitung. (Bersambung ke halaman berikutnya)
