Jakarta – Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) diharapkan akan memberikan nilai efisiensi kepada masyarakat dan memberikan keberpihakan kepada masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada saat peluncuran GPN di Kompleks BI Jakarta.
“Dengan langkah ini, akan banyak efisiensi yang memberikan keberpihakan kepada masyarakat. Kami dipemerintahan juga terus menjalin kerjasama dengan BI dan OJK bukan di keuangan saja tapi di beberapa area tapi di berbagai sektor dan segala bantuan sosial,” jelas Darmin di Kompleks BI Jakarta, Senin 4 Desember 2017.
Darmin menyebutkan, keutungan dari penerapan GPN ini juga akan digunakan untuk penyaluran bantuan non tunai kepada masyarakat kelas bawah. Dirinya menilai kebijakan ini keberpihakan kepada masyarakat. Selain itu Darmin juga berharap, kedepan bantuan subsidi juga dapat segera dilakukan secara nontunai.
“Kedepan semua subsidi kepada orang miskin sajaisal subsidi pupuk subsidi tani subsidi nelayan arahnya nontunai,” tambah Darmin.
Selain itu mantan Gubernur BI ini juga menilai, penerapan GPN ini juga akan memberikan integrasi yang semakin memudahkan pihak perbankan dan juga membuat transaksi semakin terkontrol.
“Bukan hanya memudahkan tapi lebih teransparan dan lebih terkontrol. Karena dari semua itu kita semua sadar bahwa ekonomi digital tidak bisa dihindarkan, oleh karena itu kita harus punya konsep lebih dulu salah satunya GPN,” tukas Darmin.
Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) resmi menyalurkan gas bumi ke… Read More
Jakarta - PT PLN (Persero) meluncurkan program Gerakan Tertib Arsip (GEMAR) dan aplikasi New E-Arsip… Read More
Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More
Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More
Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More