Poin Penting
- Pemerintah mulai membangun desa nelayan dengan target 1.000 desa tahun ini dan 5.000 desa dalam empat tahun
- Desa nelayan akan dilengkapi cold storage, dermaga, kapal, kendaraan distribusi, serta kemudahan akses ekspor melalui pelabuhan dan bandara.
- Program desa nelayan bukan bantuan langsung, tetapi dikelola melalui koperasi dengan skema pengembalian investasi lebih dari 10 tahun (11–12 tahun).
Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, menyatakan pembangunan desa nelayan telah mulai direalisasikan dan ditargetkan mencapai 1.000 desa nelayan pada 2026.
Menurut Prabowo, setiap desa nelayan tersebut akan dihuni sekitar 300 hingga 2.000 nelayan yang selama ini belum tersentuh fasilitas pemerintah.
“Nelayan belum pernah dapat perhatian tidak bisa dapat es tidak ada pabrik es, mereka sulit dapat solar, dapat akses ke pasar ini kita ubah,” ucap Prabowo dalam Indonesia Economic Outlook di Jakarta, 13 Februari 2026.
Baca juga: Prabowo Klaim Jumlah Penerima MBG Setara dengan Penduduk Afrika Selatan
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah akan menyediakan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari cold storage, dermaga, kapal, hingga kendaraan distribusi hasil tangkapan. Dalam empat tahun ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 desa nelayan.
“Saudara-saudara dan ini semua bukan handout, bukan kita bagi-bagi. Ini kita organisir dalam koperasi. Semua pengeluaran mereka akan bayar kembali ke bank-bank dan ke pemerintah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan desa nelayan juga akan dipermudah dalam mengakses pasar ekspor secara langsung melalui pelabuhan dan bandara.
“Kita akan permudah regulasi supaya mereka bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi yang mendasar,” ujar Prabowo.
Baca juga:KPI Dukung Kelompok Nelayan Kembangkan Budidaya Ikan Lewat Teknologi Bioflok
Hingga saat ini, hampir 100 desa nelayan telah terbangun di berbagai wilayah. Para nelayan, kata Prabowo, diberikan skema pengembalian investasi dengan tenor panjang, lebih dari 10 tahun.
“Kita kasih kelonggaran mengembalikannya supaya tidak terlalu berat untuk mereka. Kita beri kelonggaran pengembaliannya bisa di atas 10 tahun, 11 sampai 12 tahun,” tambahnya. (*)
Editor: Galih Pratama
