Gelombang PHK Belum Akan Usai

Jakarta– Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Jilid II yang mengancam para pekerja menimbulkan berbagai dampak, mulai dari penurunan daya beli masyarakat hingga problem sosial lain. Demikian disampaikan Kepala Ekonom PT Bank Central Asia (BCA), David Sumual terkait melonjaknya angka pengangguran .

“Jelas ada dampak tiap kali PHK, pengaruhnya ke daya beli dan problem sosial,” kata David pada Infobanknews.com Rabu 3 Februari 2016.

Ia mengatakan, beberapa produk industri Indonesia memang kalah saing dengan produk dari negara lain. Salah satu penyebab tak dapat bersaingnya industri Indonesia adalah tuntutan upah tinggi dari para buruh dalam beberapa tahun terakhir.

“Di beberapa sektor tuntutannya tinggi jadi gak bisa bersaing terutama di sektor manufaktur, ini akhirnya berdampak balik ke pekerja,” tambahnya.

Seperti diketahui, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) jilid II pada tahun ini sudah mulai terjadi. Setelah sebelumnya terjadi di sektor pertambangan dan elektronik, maka gelombang PHK jilid II akan menyasar sektor otomotif termasuk industri komponennya.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, gelombang PHK ini terjadi lantaran adanya penurunan penjualan otomotif seperti sepeda motor dan mobil. Penurunan penjualan ini turut mempengaruhi industri komponen di dalam negeri. Hal ini tercermin pada penjualan sepeda motor periode Januari-Juli 2015 yang hanya sebesar 3,59 juta unit. Padahal diperiode yang sama di 2014, penjualannya mencapai 4,73 juta unit. Ini berarti terjadi penurunan sekitar 24%.

Menurut David kelesuan yang dialami beberapa sektor memang mengancam terjadinya PHK, seperti di sektor komoditas dan sektor yang terkait dengan sektor komoditas misalnya transportasi. Namun di sisi lain, masih ada sektor yang diperkirakan tetap bergeliat tahun ini, misalnya infrastruktur dan industri yang terkait dengan infrastruktur seperti konstruksi, semen, baja, properti. Kemudian sektor-sektor lain yang sedang digalakkan investasinya oleh Pemerintah serta sektor-sektor prioritas yang didukung oleh Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah.(*) Ria Martati