Jakarta – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyampaikan bahwa, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fintech peer to peer (P2P) lending hingga saat ini telah menyalurkan pinjaman sebanyak Rp680 triliun sejak tahun 2018 yang utamanya ditujukan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, Sekretaris Jenderal AFPI, Sunu Widyatmoko, menjelaskan bahwa, selisih kredit dari lembaga jasa keuangan, seperti perbankan dan multifinance dengan fintech P2P lending kepada UMKM jumlahnya masih cukup tinggi, yaitu sekitar 70 persen.
Baca juga: Lewat Program Ini, Visa Bantu 300 UMKM Melek Literasi Keuangan
“Jadi kemampuan untuk melayani itu nggak seimbang dengan kebutuhan yang ada, kenapa? Karena UMKM di era digital ini kegiatan usahanya semakin banyak non konvensional, sehingga kebutuhan untuk para UMKM semakin banyak tetapi tetap tidak bsa dilayani meskipun oleh fintech,” ucap Sunu dalam Press Club secara virtual di Jakarta, 7 September 2023.
Sunu menjelaskan bahwa, hal tersebut dipicu oleh sejumlah tantangan di era digitalisasi saat ini, di mana para penyelenggara fintech P2P lending masih kesulitan untuk mengetahui penggunaan dana yang dipinjamkan kepada UMKM.
Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah terkait dengan kredit skoring, masalah verifikasi data nasabah, penggunaan dana, hingga monitoring proses pemberian dan pengembalian pinjaman.
Baca juga: Lindungi UMKM Lokal, Pemerintah Segera Tata Social Commerce
“Nah tantangan-tantangan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh fintech lending, karena ini harus bekerja sama dengan ekosistem. Ekosistem digital adalah jawaban adalah cara cepat untuk akselerasi layanan pinjaman bagi UMKM,” imbuhnya.
Sehingga, jika masalah-masalah tersebut berhasil diselesaikan melalui terbentuknya infrastruktur digital yang memadai, maka AFPI optimis pinjaman kepada para UMKM nantinya akan semakin mudah, serta mampu menjangkau area-area terpencil khususnya di luar pulau Jawa. (*)
Editor: Galih Pratama
