News Update

Gandeng Komdigi, AFPI Bakal Blokir Akun Galbay

Jakarta – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bakal menempuh upaya pemblokiran terhadap akun-akun gagal bayar (galbay) yang kian meresahkan.

Ketua AFPI Entjik S. Djafar mengatakan, pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dipimpin Meutya Hafid terkait langkah pemblokiran tersebut.

“Kami akan diskusi dengan Komdigi untuk beberapa account yang meresahkan ini dapat segera diblokir,” katanya, saat dihubungi Infobanknews, Rabu, 18 Juni 2025.

Ia menilai, langkah pemblokiran akun galbay yang banyak tersebar di media sosial seperti X, Telegram, YouTube hingga Facebook sebagai upaya melindungi industri fintech lending di Tanah Air.

Baca juga : Jadi Salah Satu Pionir Pelapor SLIK OJK, Pindar KTAKilat Lakukan Hal Ini

“Kehadiran galbay ini sangat merugikan industri kami,” tegasnya.

AFPI menyayangkan adanya oknum yang sengaja mengajak masyarakat untuk menghindari utang pindar.

“Kami sangat menyayangkan ada beberapa oknum yang secara terbuka di beberapa sosial media mengajak masyarakat untuk tidak membayar kewajibannya dan memberikan tips bagaimana menghidar dari penagihan,” jelasnya.

Selain melakukan upaya pemblokiran, kata Entjik, pihaknya tengah mempertimbangkan menempuh jalur hukum untuk menindak oknum pelaku yang menyebarkan gerakan galbay melalui media sosial.

Sejalan dengan itu, AFPI juga gencar memperkuat upaya edukasi publik mengenai pentingnya membayar utang secara bertanggung jawab.

Baca juga : AFPI Ungkap Tantangan Gaet Peminjam Baru di Pindar

Diketahui, berdasarkan data OJK per April 2025, outstanding pembiayaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau pinjaman daring (pindar) tumbuh 29,01 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dari 28,72 persen yoy pada Maret 2025, dengan nominal mencapai Rp80,94 triliun.

Adapun porsi pembiayaan pindar di sektor produktif dan/atau UMKM per April 2025 mencapai 35,38 persen atau mencapai Rp28,63 triliun. 

Sebagian besar penyelenggara pindar melakukan dan melayani penyaluran pendanaan pada kedua sektor, yaitu produktif dan konsumtif sesuai dengan produk yang dimiliki. (*)

Editor: Galih Pratama

Muhamad Ibrahim

Berpengalaman sebagai jurnalis sejak 2014. Saat ini bertugas menulis tentang isu nasional, internasional, ekonomi, perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Recent Posts

Gebyar Ramadan Keuangan (GERAK) Syariah 2026 menghimpun dana sebesar Rp 6,83 triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pelaksanaan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 berhasil menghimpun… Read More

7 hours ago

Catat! Ini Jadwal Pembagian Dividen WOM Finance

Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More

12 hours ago

Free Float 15 Persen Mulai Berlaku, Banyak Emiten yang Terancam Delisting?

Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More

13 hours ago

DPR Minta Bank Sumut Tingkatkan Penyaluran Kredit UMKM

Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More

14 hours ago

Ketidakpastian Hukum di Sektor Keuangan: Ketika Risiko Dikriminalisasi dan Harga Dianggap Kartel

Oleh Anto Prabowo, Dosen FEB UNS Solo DI tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional, munculnya dua… Read More

1 day ago

Cetak SDM Unggul, BSN Gandeng Universitas Terbuka

Dalam program tersebut, BSN memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi pegawai aktif yang memenuhi kriteria, baik… Read More

1 day ago