Jakarta – Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) menggelar seminar internasional dengan tema “Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, and MSMEs to Promote Inclusive Growth” yang menjadi salah satu dari Presidensi G20 yang berfokus dalam mempercepat inklusi keuangan bagi wanita, pemuda, usaha mikro dan kecil-menengah (UMKM) dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Menurut Global Findex 2017, 69% orang dewasa di seluruh dunia telah memiliki rekening di lembaga keuangan, meningkat dari 62% pada tahun 2014. Meskipun demikian, masih ada 30% dari populasi global atau sekitar 1,7 miliar penduduk dunia yang masih kekurangan akses ke produk dan layanan keuangan di mana mayoritas merupakan wanita, pemuda, dan UMKM.
Di samping itu, UMKM berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja, investasi, dan pembangunan ekonomi. Di Indonesia, UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dengan menyediakan 97% lapangan kerja, memiliki share lebih dari 60% PDB, dan lebih dari 60% investasi. Namun, pengembangan UMKM masih menghadapi banyak kendala, termasuk akses terhadap pembiayaan.
Masih terdapat kesenjangan akses pembiayaan bagi UMKM, sebagai contoh porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan relatif stagnan di kisaran 18% sejak 2014, jauh di bawah beberapa peer countries yang mencapai sekitar 30% hingga 80%. Pandemi memberikan dampak yang cukup besar yaitu kerentanan UMKM meningkat, terutama yang dikelola oleh perempuan karena hilangnya pendapatan dan terbatasnya akses keuangan.
“Kami menyadari bahwa meningkatkan akses perempuan ke layanan keuangan formal tidak hanya akan mengamankan kehidupan keluarga perempuan dengan mengelola uang dan menabung dengan lebih baik untuk kebutuhan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, tetapi juga memberdayakan diri mereka sendiri dengan terlibat dalam kegiatan bisnis seperti UMKM,” ujar Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dikutip 12 Mei 2022.
Lebih lanjut, Menkeu juga mengatakan, bahwa perempuan berperan penting dalam pembangunan ekonomi, perempuan yang terlibat di bidang ekonomi dan pasar tenaga kerja, berpotensi memberikan kontribusi sebesar US$28 triliun atau 26% dari PDB dunia pada tahun 2025. Namun, perempuan seringkali sulit untuk mengakses layanan keuangan misalnya karena tidak memiliki identitas pribadi atau aset atas namanya, sehingga tidak memiliki jaminan yang bankable.
Sementara pemuda, yang merupakan 16% dari populasi global, merupakan kunci dari masa depan suatu negara. Kaum muda akan segera memasuki dunia kerja dan berkontribusi pada perekonomian. Banyak dari mereka dikecualikan secara finansial karena kurangnya dokumen identitas resmi atau memerlukan persetujuan wali yang sah untuk membuka rekening bank, atau bahkan stereotip yang mengaitkan mereka dengan risiko yang lebih tinggi karena memiliki pendapatan yang tidak teratur dan simpanan yang kecil.
Bagi UMKM, pemanfaatan digitalisasi melalui financial technology (fintech) perlu terus didorong. Fintech mendukung UMKM dengan membantu mereka menemukan opsi pembiayaan yang lebih efisien dan mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus dan menjaga keselamatan.
Rendahnya literasi digital dan literasi keuangan menjadi salah satu tantangan dari inklusi ekonomi. Selain mendorong pemanfaatan fintech, pengawasan terhadap sektor jasa keuangan digital juga diperlukan untuk melindungi konsumen.
“Teknologi mengubah sistem keuangan. Oleh karena itu, kita sebagai pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa perubahan ini aman dan inklusif serta tidak ada yang tertinggal”, lanjut Menkeu. (*) Irawati
