Poin Penting
- Pemerintah Filipina menetapkan darurat energi nasional akibat lonjakan harga dan ancaman gangguan pasokan energi global imbas konflik Amerika Serikat–Iran.
- Presiden Ferdinand Marcos Jr. memberi kewenangan lebih luas kepada pemerintah untuk mengamankan pasokan energi, termasuk pengadaan minyak secara langsung.
- Kebijakan tersebut menuai kritik dari kelompok transportasi Piston yang mendesak penghapusan pajak bahan bakar untuk menekan harga.
Jakarta – Pemerintah Filipina menetapkan status darurat energi nasional di tengah melonjaknya tekanan terhadap pasokan dan harga energi global.
Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr. sebagai respons atas dampak konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran.
Marcos Jr. menyebut kondisi saat ini sebagai “bahaya yang mengancam” ketahanan energi nasional.
Ia menegaskan bahwa status darurat diperlukan agar pemerintah dapat bergerak cepat dan terkoordinasi dalam mengantisipasi gangguan pasokan energi global yang juga berdampak pada ekonomi domestik.
“Deklarasi keadaan darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi berdasarkan undang-undang yang ada,” ujar Marcos Jr, dinukil laman Al Jazeera, Rabu, 25 Maret 2026.
Baca juga: Pengaruh Perang Iran terhadap Politik Pemilihan Legislatif Sela AS
Menariknya, penetapan darurat energi nasional itu bersamaan dengan rencana aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok pekerja transportasi hingga organisasi konsumen selama dua hari, mulai Kamis (26/3).
Aksi demontrasi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap lonjakan harga bahan bakar dan lambannya respons pemerintah.
Bentuk Komite Khusus
Sementara itu, sebagai bagian dari kebijakan darurat energi nasional, pemerintah membentuk komite khusus untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan barang-barang vital.
Mulai dari bahan bakar, pangan, obat-obatan, hingga produk pertanian dipastikan tetap tersedia di tengah potensi gangguan pasokan.
Status darurat yang berlaku selama satu tahun ini juga memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah, termasuk melakukan pengadaan bahan bakar dan produk minyak bumi secara langsung, bahkan dengan pembayaran di muka jika diperlukan.
Selain itu, otoritas juga diberi mandat untuk menindak praktik penimbunan, spekulasi harga, hingga manipulasi pasokan energi.
Sebelumnya, Menteri Energi Filipina Sharon Garin mengungkapkan bahwa cadangan bahan bakar nasional saat ini hanya mencukupi untuk sekitar 45 hari ke depan.
Baca juga: Perang Iran-AS Picu Bank Global Tunda Perjalanan hingga IPO
Pemerintah, kata dia, tengah mengupayakan pengadaan hingga 1 juta barel minyak dari berbagai negara untuk memperkuat cadangan energi, meskipun diakui masih menghadapi ketidakpastian pasokan.
Pertimbangkan Impor Minyak dari Iran dan Venezuela
Di sisi lain, Duta Besar Filipina untuk AS Jose Manuel Romualdez menyatakan bahwa Manila tengah berkoordinasi dengan Washington guna membuka peluang pembelian minyak dari negara-negara yang terkena sanksi, termasuk kemungkinan dari Iran dan Venezuela.
“Semua opsi sedang dipertimbangkan,” kata duta besar tersebut menanggapi pertanyaan apakah minyak Iran dan Venezuela termasuk dalam pembicaraan dengan AS.
Baca juga: Konflik Timur Tengah dan Risiko Harga Minyak Global, Ini Dampaknya bagi Ekonomi Indonesia
Namun, langkah pemerintah menuai kritik dari berbagai pihak. Kelompok transportasi seperti Piston menilai kebijakan tersebut belum menyentuh akar persoalan, terutama tingginya beban pajak bahan bakar.
Mereka mendesak pemerintah untuk segera menangguhkan pajak cukai dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk minyak bumi guna menurunkan harga secara signifikan.
“Jika pemerintah benar-benar bermaksud melindungi pekerja transportasi dan penumpang dari krisis geopolitik ini, pemerintah harus segera menangguhkan Pajak Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai atas produk minyak bumi untuk menurunkan harga secara drastis dalam semalam,” kata Piston dalam sebuah pernyataan pada Selasa.
Pemerintah Siapkan Bantuan Sosial
Kritik serupa juga disampaikan oleh kelompok masyarakat sipil yang menilai kebijakan darurat belum mencakup pengendalian harga yang efektif.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah mulai menggulirkan sejumlah bantuan sosial. Di beberapa kota, layanan bus gratis disediakan bagi pelajar dan pekerja.
Baca juga: Skenario Pengakhiran Perang AS-Israel Versus Iran
Selain itu, subsidi sebesar 5.000 peso juga disalurkan kepada pengemudi transportasi umum dan ojek untuk meredam dampak lonjakan harga bahan bakar.
Di tengah situasi yang belum pasti, pemerintah Filipina kini berpacu dengan waktu untuk menjaga stabilitas energi sekaligus meredam gejolak sosial akibat kenaikan harga yang terus membebani masyarakat. (*)
Editor: Yulian Saputra
