Moneter dan Fiskal

FEKDI Kembali Digelar, Tekankan Pentingnya Sinergitas Ekonomi Digital

Poin Penting

  • FEKDI 2025 resmi digelar bersamaan dengan IFSE, sebagai bentuk sinergi BI dan OJK dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional.
  • Pengguna QRIS tembus 57 juta, dengan 30 juta di antaranya merupakan pelaku UMKM, mencerminkan kemajuan inklusi keuangan digital.
  • BI percepat digitalisasi sistem pembayaran hingga 2030 dan perluas kerja sama QRIS lintas negara ke Korea Selatan, India, dan Arab Saudi.

Jakarta – Bank Indonesia (BI) kembali menggelar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) yang berlangsung pada 30 Oktober hingga 1 November 2025.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, penyelenggaraan FEKDI tahun ini bersinergi dengan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2025 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Ini sebagai sinergitas untuk mendukung salah satu program Bapak Presiden, Asta Cita adalah digitalisasi ekonomi keuangan di Indonesia,” ujar Perry dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 30 Oktober 2025.

Baca juga: Bos BI Ungkap 5 Langkah Strategis Hadapi Tantangan Ekonomi Regional

Lebih lanjut, Perry menjelaskan, terdapat tiga poin penting dari penyelenggaraan FEKDI dengan IFSE tahun ini.

Pertama, peningkatan signifikan jumlah pengguna QRIS, yang kini telah mencapai 57 juta pengguna, dengan sekitar 30 juta di antaranya merupakan pelaku UMKM.

“QRIS sudah 57 juta pengguna dan sekitar 30 juta itu adalah UMKM. Akhirnya dengan QRIS dan BI Fast yang murah ini mendigitalkan Indonesia termasuk ekonomi dan keuangan inklusif,” imbuhnya.

Baca juga: BI Mulai Uji Coba QRIS di Korea Selatan

Poin kedua, kegiatan tersebut menjadi wujud penguatan sinergi antara Pemerintah, BI, OJK, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Asosiasi Fintech Pendananaan Bersama Indonesia (AFPI) dalam mendorong ekosistem digital nasional.

Percepat Digitalisasi Sistem Pembayaran 2030

Adapun, untuk mempercepat transformasi digital, BI akan melanjutkan implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.

“Apa yang kita lakukan? Yaitu satu, memperkuat infrastruktur sistem pembayaran, BI Fast yang baru kita akan bangun, industri fast payment juga kita akan bangun, RTGS yang baru kita bangun, dan juga bagaimana infrastruktur data itu kita bangun,” ujar Perry.

Baca juga: Batas Minimum RTGS Direvisi, Ini Penjelasan Gubernur BI

Selanjutnya, poin ketiga, BI terus memperluas penggunaan QRIS Lintas Negara (cross border).

Setelah sukses diterapkan di Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan China, tahun ini kerja sama serupa juga dilakukan dengan Korea Selatan, serta akan diperluas ke India dan Arab Saudi. (*)

Editor: Yulian Saputra

Khoirifa Argisa Putri

Recent Posts

40 Juta UMKM Belum Berizin, BKPM Siap Permudah Proses NIB

Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More

58 mins ago

Purbaya Sesuaikan Strategi Penempatan Dana di Perbankan dengan Kebijakan BI

Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More

2 hours ago

Duh! Program MBG Berpotensi Buang Uang Negara Rp1,27 Triliun per Minggu

Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More

3 hours ago

OJK Tegaskan Tak Ada “Injury Time” Spin Off UUS Asuransi

Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More

3 hours ago

Bursa Calon ADK OJK, Purbaya: Sudah Ada Kandidat Kompeten, tapi Belum Banyak

Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More

4 hours ago

Dana THR 2026 Siap Dicairkan, Purbaya: Tinggal Tunggu Pengumuman Presiden

Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More

4 hours ago