tax amnesty_pajak
Jakarta – Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan, pemerintahan Jokowi yang telah berjalan dua tahun dinilainya masih berjalan “ugal-ugalan”. Hal ini sejalan dengan masih banyaknya permasalahan dari berbagai bidang, salah satunya perpajakan. Menurutnya, target yang telah dicanangkan pemerintah tentang penerimaan pajak sangat tidak masuk akal.
“Jadi pajak dinakan pada masa Pak SBY 21℅, setelah Pak Jokowi berkuasa bikin APBNP direvisi naik lagi jadi 30℅ ditengah ekonomi yang sedang turun. Saya katakan 1000 malaikat diturunkan dari langitpun mustahil,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 7 Maret 2017.
Target penerimaan pajak yang terlalu tinggi, kata dia, justru akan memperkeruh pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini tengah lesu. Pertumbuhan yang sedang lesu ini, ditambah lagi dengan kenaikan penerimaan pajak yang dinilainya sebagai kebijakan yang kurang menguntungkan bagi Pak Jokowi.
“Growth (pertumbuhan ekonomi) sedang turun, tetapi target pajak dinaikkan luar biasa, Tercatat target perpajakan dinaikan menjadi 30℅ pada 2015 lalu, itupun dari realisasi tahun 2014 menjadi Rp1.489triliun dalam APBNP 2015. Dengan pertumbuhan ekonomi di angka lima persen lalu inflasi 3℅ alamiah penerimaan pajak hanya di angka 8℅,” paparnya.
Dia melanjutkan, pada tahun 2016 target penerimaan pajak dinaikan kembali dengan angka 24℅. Hasilnya, realisasi pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun lalu tak sampai 8℅, dengan angka Rp1.240 triliun menjadi Rp.1.284triliun, itupun sudah termasuk dengan penerimaan tax amnesty sebesar Rp103 triliun.
“Pada tahun pertama menaikkan penerimaan pajak saja sudah tidak tepat, dilanjutkan pada tahun kedua ini dinaikannya lagi. Saya rasa dua tahun berjalan ini Pemerintahan Pak Jokowi ugal-ugalan,” tutupnya. (*)
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More