Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya.
Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom Senior Faisal Basri pada acara diskusi ISEI dengan tema “Penyelesaian Kasus Jiwasraya Terhadap Kinerja Sektor Keuangan dan Kepercayaan Investor'” . Menurutnya, kinerja otoritas sebagai pengawas masih jauh dari kata sempurna.
“Yang mengeluarkan izin usaha OJK, yang menentukan boleh tidak produk diluncurkan dia yang memonitor kalau ada sanksi dia yang menentukan walau tidak ada banding. Mohon maaf, OJK yang paling bertanggungjawab,” kata Faisal di Jakarta, Kamis 12 Maret 2020.
Faisal bahkan menyebut, pemangku kepentingan sebelumnya turut menyesal atas pembentukan OJK dengan masih adanya beberapa kasus yang muncul dari industri jasa keuangan. Oleh karena itu, menurutnya kinerja OJK harus terus dievaluasi.
“Bidang yang melahirkan OJK ini menyesal, misal Darmin Nasution misalnya menyesal karena ini salah desain, tapi apa solusinya membubarkan OJK, ya jangan main main,” tambah Faisal.
Asal tahu saja, hingga September 2019, Jiwasraya memiliki total aset Rp25,68 triliun sedangkan total liabilitas perusahaan sebesar Rp49,60 triliun. Sehingga Jiwasraya memiliki ekuitas negatif hingga Rp 23,92 triliun.
Dari hasil investigasi BPK, Asuransi Jiwasraya banyak berinvestasi pada instrumen saham dan reksa dana saham ‘abal-abal’. Bahkan, perusahaan menempatkan investasi senilai Rp13 triliun di saham-saham yang berafiliasi dengan Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro yang keduanya merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Jiwasraya. (*)
Editor: Rezkiana Np
