Boyolali–Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank terus meningkatkan kapasitas sektor Usaha Kecil Menengah Berorientasi Ekspor (UKME) melalui sinergi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk Mendorong Ekspor Industri Kecil dan Menengah (IKM) Berorientasi Ekspor.
Sinergi yang dilakukan dua lembaga ini sejalan dengan peluncuran Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) oleh Presiden Jokowi, di mana DJBC memberikan insentif fiskal berupa Pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah) atas impor bahan baku yang diperlukan IKM, dan memberikan kemudahan prosedur dalam pelaksanaan realisasi ekspor.
Sedangkan dari sisi pembiayaan, Indonesia Eximbank membantu IKM dengan memberikan akses pendanaan yang mudah, murah dan dengan suku bunga kompetitif, bagi IKM yang membutuhkan modal kerja maupun investasi dalam rangka ekspor. Dengan begitu, IKM bisa berkembang yang nantinya akan berkontribusi pada perekonomian.
Dalam peluncuran Fasilitas KITE IKM yang diselenggarakan di Boyolali, Senin, 30 Januari 2017 ini, Indonesia Eximbank memberikan Persetujuan Prinsip atas pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada para pelaku IKM penerima fasilitas KITE. IKM yang memperoleh KITE adalah IKM yang menggunakan bahan baku asal impor, kemudian mengolah menjadi hasil produksi untuk diekspor. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More