Jakarta — Komisaris BUMN yang selama ini terkesan hanya “numpang hidup” di BUMN akan diganti. Komisaris BUMN harus benar-benar mempunyai fungsi pengawasan agar BUMN dapat berjalan dengan baik.
Komisaris di bank-bank BUMN juga bakal kena gusur, terutama komisaris yang tak berfungsi dengan baik dan hanya terima “gaji buta” tanpa tanggung jawab yang jelas, apalagi yang tak pernah datang. Hal itu dikemukakan Erick Thohir, dan akan menggantinya. Jumlah komisaris yang diganti di BUMN termasuk di Bank BUMN berjumlah ratusan komisaris.
Urusan beres-beres perusahaan milik negara masih terus dilakukan Menteri BUMN, Erick Tohir. Selain mengundang Basuki Tjahaja Purnama untuk duduk di kursi manajemen dan membenahi salah satu BUMN energi, pun merombak eselon I, kini Erick Kembali melakukan pembenahan dan yang menjadi sasarannya adalah jajaran Komisaris.
“Sedang dievaluasi. Ngapain (Komisari BUMN) diangkat kalau yang mengawasi Kementerian juga,” tutur Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga kepada wartawan di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (21/11).
Menurutnya, saat ini jajaran komisaris di masing-masing BUMN berkisar 5 hingga 8 orang. Padahal jumlah BUMN ada 140 perusahaan, yang berarti paling sedikit ada sekitar 700 orang komisaris yang mengemban tugas mengawasi BUMN. Namun demikian, Kementerian BUMN belum mengungkap jumlah komisaris yang akan dirumahkan.
Jumlah komisaris yang banyak tersebut dinilai tidak efektif sehingga menuntut perampingan, karena menurut Arya interaksi lebih banyak dilakukan langsung me Kementerian. “Ke depan inginnya komisaris (melakukan pengawasan langsung) Karena kan Kementerian tidak day to day urusi perusahaan tersebut. Biar komisaris Karena itu bidangnya,” tukasnya.
Untuk posisi komisaris BUMN, Kementerian BUMN di bawah arahan Erick Thohir akan mencari yang latar belakangnya sesuai, mau itu untuk urusan kebijakan publik, keuangan sampai operasional. (*)
