Poin Penting
- AFPI apresiasi penegakan hukum atas pemulangan dan penahanan Adrian Gunadi oleh OJK dan Kepolisian
- Penegakan hukum konsisten dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendanaan berbasis teknologi (pindar).
- AFPI tegaskan komitmen mendorong tata kelola baik, transparansi, perlindungan konsumen, dan kepatuhan regulasi.
Jakarta – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian RI, serta seluruh otoritas terkait atas upaya penanganan hukum terhadap Adrian Gunadi, mantan Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya (Investree).
Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, mengatakan langkah koordinatif lintas lembaga tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan kepastian hukum serta menjaga integritas industri layanan pendanaan berbasis teknologi (LPBBTI) atau pinjaman daring (Pindar) di Indonesia.
“AFPI mendukung sepenuhnya langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh OJK dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang konsisten akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri pindar. Kami siap bekerja sama apabila dibutuhkan,” ujar Entjik dikutip, 27 September 2025.
Baca juga: Buron OJK Eks Bos Pinjol Investree Adrian Gunadi Ditangkap di Qatar, Ini Kronologinya
Ia menambahkan, sebagai asosiasi yang menaungi penyelenggara pindar yang berizin dan diawasi OJK, AFPI secara konsisten mendorong seluruh anggotanya untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, perlindungan konsumen, serta kepatuhan penuh terhadap seluruh regulasi.
AFPI juga menegaskan komitmennya untuk terus membangun ekosistem industri yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan, sehingga layanan keuangan digital dapat memberikan manfaat
optimal bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga: Eks CEO Investree Adrian Gunadi Buron Penggelapan Dana Rp2,7 Triliun Ditangkap!
OJK dan Kepolisian Pulangkan Adrian Gunadi
OJK bersama Kepolisian RI berhasil memulangkan dan menahan Adrian Gunadi pada Jumat, 26 September 2025, setelah ditetapkan sebagai buron atau red notice pada tahun 2024, di mana hasil penggelapan dana Investree sejak 2022 mencapai senilai Rp2,7 triliun.
Dalam proses penegakan hukum, Penyidik OJK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI dalam menjerat tersangka dengan Pasal 46 jo Pasal 16 ayat (1) Bab IV Undang-Undang Perbankan, dan Pasal 305 ayat (1) jo Pasal 237 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo Pasal 55 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. (*)
Editor: Galih Pratama
