Jakarta – HSBC memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5,1 persen pada 2025. Chief India and Indonesia Economist HSBC Global Research, Pranjul Bhandari menjelaskan bahwa proyeksi pertumbuhan 5,1 persen itu adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi yang ideal dan cukup bagus bagi Indonesia.
Di sisi lain, target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 8 persen setiap tahunnya dipandang cukup menantang. Pranjul menyarankan pemerintah Indonesia untuk fokus mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan secara stabil daripada mengejar angka pertumbuhan yang sangat besar.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerintah Indonesia perlu melanjutkan dan menerapkan beberapa kebijakan yang dapat menopang perekonomian nasional. Kebijakan fiskal dan moneter, termasuk di dalamnya stimulus perlu terus diterapkan dan ditingkatkan lagi.
“Reformasi struktural juga sangat dibutuhkan,” ujar Pranjul secara virtual dalam acara “HSBC Media Briefing: Indonesia and Asia Outlook 2025” di Jakarta, Kamis, 9 Januari 2025.
Baca juga: HSBC Indonesia Garap Pembiayaan Rantai Pasok Berkelanjutan di Asia Tenggara
Selain itu, hal-hal yang mendukung sektor manufaktur seperti penguatan rantai nilai atau value chain, termasuk hilirisasi di dalamnya, harus terus digalakkan ke depannya. Bukan hanya untuk industri pertambangan, tapi pemerintah Indonesia disarankannya memperluas cakupan hilirisasi ke bidang lainnya, antara lain baterai electric vehicle (EV) dan komponen EV lainnya, furnitur, hingga mainan.
“Jadi, sangat perlu yang namanya diversifikasi hilirisasi dan penguatan rantai nilai manufaktur. Kedua hal ini sangat penting jika ingin mencapai pertumbuhan 8 persen ke depan,” tegasnya.
Menyoroti Program MBG
Lebih jauh, dirinya turut menyoroti program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo. Menurutnya, berdasarkan pengalaman beberapa negara seperti India dan sejumlah negara Amerika Latin, program MBG bagi siswa sekolah dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lapangan kerja, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meskipun demikian, program MBG memerlukan biaya yang tak sedikit. MBG memerlukan sajian makanan bergizi dalam jumlah banyak. Ini di satu sisi bisa saja mendisrupsi stabilitas perekonomian domestik.
Baca juga: Kemenkeu Sebut Anggaran Rp71 T untuk MBG Tak Bebani APBN, Ini Penjelasannya
Ia kemudian menjelaskan bagaimana India mengimplementasikan kebijakan makan bergizi gratis. Pada awalnya, biaya makan bergizi gratis yang diimplementasi pemerintah India memakan biaya sangat besar.
Lalu program MBG itu dilakukan melalui skema hyper local, yakni makanan yang ada diproduksi oleh pemerintah daerah untuk siswa di daerah.
Metode itu, diterangkannya, bisa menekan biaya produksi makan bergizi gratis dalam jumlah besar, serta meningkatkan jumlah kehadiran siswa di sekolah dan kapasitas pendidikan.
“Saya kira bila dilakukan dengan benar, itu (makan bergizi gratis) bisa sangat positif dalam jangka menengah untuk pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.
Proyek IKN
Sedangkan terkait proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), ia melihat bila komposisi pendanaan 20 persen dari pemerintah dan sisanya dari pihak swasta sudah tepat.
Oleh karenanya, pendanaan untuk menyelesaikan pembangunan proyek IKN harus secara konsisten dilakukan sesuai skema komposisi pembiayaan tersebut. (*) Steven Widjaja
