Jakarta – Ekonom Senior dan Associate Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ryan Kiryanto mengatakan, sesuai dengan perkiraan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan II 2023 sebesar 5,1 persen secara tahunan (yoy) atau tepatnya di level 5,17 persen yoy dan 3,86 persen secara kuartal ke kuartal (qtq)
“Terpantau pertumbuhan PDB tahunan sejak triwulan IV 2021 hingga triwulan II 2023 secara rata-rata sedikit di atas 5 persen. Ini menunjukkan kapasitas optimal pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar sedikit di atas 5 persen yoy,” kata Ryan dalam keterangannya, Senin 7 Agustus 2023.
Pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2023 sebesar 5,17 persen, utamanya ditopang oleh pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,23 persen atau setara dengan 53,31 persen dari total PDB nasional.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Tumbuh 5,17 Persen, IHSG Terbang ke Level 6.886
Selain itu, dukungan pembentukan modal tetap bruto atau investasi juga tumbuh positif sebesar 4,63 persen yang setara dengan 27,90 persen terhadap total PDB nasional. “Porsi PMTB ini menggembirakan karena multiplier effects-nya yang luas dan besar bagi perekonomian nasional,” jelasnya.
Pengeluaran konsumsi pemerintah juga melesat sebesar 10,62 persen yang mengindikasikan serapan belanja yang membaik. Tak kalah pentingnya, pertumbuhan konsumsi LNPRT (Lembaga Non Profit) sebesar 8,62 persen, seiring dengan makin maraknya kegiatan di berbagai organisasi masyarakat dan organisasi politik serta sejenisnya jelang pemilu tahun 2024.
“Semua pertumbuhan tersebut merupakan resultan dari game changer berupa dicabutnya kebijakan PPKM yang mendorong mobilitas orang, barang dan jasa,” pungkas Ryan.
Kemudian lanjutnya, lonjakan konsumsi rumah tangga yang masif terjadi di April-Mei 2023, seiring dengan perayaan hari keagamaan (lebaran idul fitri). Ini diikuti dengan lonjakan konsumsi pemerintah seiring dengan mobilitas orang, barang dan jasa tersebut.
Sementara itu, aktivitas ekspor dan impor mengalami kontraksi masing-masing sebesar -2,75 persen dan -3,08 persenyang kalau dinetokan ekspor tetap positif alias surplus, dimana kontribusi ekspor sebesar 20,25 persen dan impor sebesar -18,54 persen.
“Pertumbuhan ekspor yang negatif karena ekspor barang yang menurun meskipun ekspor jasa tetap tumbuh positif. Ke depannya upaya mendorong ekspor non migas atau produk manufaktur harus ditingkatkan untuk mengkompensasi normalisasi ekspor komoditas supaya proceed ekspor atau devisa hasil ekspor (DHE) tetap meningkat secara berkesinambungan,” imbuhnya.
Secara spasial, jelas Ryan, terjadi perbaikan pertumbuhan dimana PDRB pulau Jawa tumbuh sebesar 5,18 persen dengan share 57,27 persen terhadap total PDB nasional. Disusul dengan Kalimantan tumbuh 5,56 persen, pertumbuhan ini disebabkan karena ekspor batubara yang meningkat.
Selanjutnya, Sulawesi sebesar 6,64 persen serta Maluku & Papua sebesar 6,35 persen yang tumbuh akibat adanya hilirisasi tambang.
Baca juga: Risiko Penggunaan Teknologi AI Bagi Ekonomi, Bos BI Ungkap Fakta Sebenarnya
Namun, yang perlu diperhatikan pemerintah dalam konteks pertumbuhan spasial adalah pertumbuhan yang melambat di Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,01 persen dan Sumatera 4,90 persen atau di bawah PDB nasional.
“Kemudian, yang perlu diperhatikan adalah stagnasi kontribusi industri pengolahan yang sebesar 18,25 persen atau jauh di bawah capaian rerata yang sebesar 25 -30 persen pada dekade-dekade sebelumnya,” katanya.
Lebih lanjut, tambah Ryan, untuk menuju dan menjadi negara maju dengan pertumbuhan PDB nasional rata – rata 6 – 7 persen, maka reindustrialisasi atau hilirisasi menyeluruh dan kreatif-inovatif menjadi salah satu solusinya sekaligus menghindarkan Indonesia dari jebakan negara berpenghasilan menengah (Middle Income Trap/MIT).
“Ini pun masih harus didukung oleh investasi langsung sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya,” tutupnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
