Utang Ekologis dan Sejarah Kolonial
Hal serupa ia sampaikan menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai utang Belanda selama penjajahan.
Menurut Bhima, Prabowo hanya menghitung utang Belanda dari sisi kejahatan perang dan perampasan sumber daya alam senilai Rp 5.000 triliun. Padahal, jika menghitung utang ekologis, nilainya bisa lebih besar.
“Tanam paksa itu kerugian ekologisnya berapa tuh? Lalu, pabrik-pabrik yang kemudian dipaksa kita mendirikan di Indonesia. Problemnya adalah Pak Prabowo mungkin belum tahu masalah soal utang ekologis,” sebutnya.
Baca juga: Warisan Utang 8 Presiden RI: Dari Soekarno hingga Prabowo
Ia menegaskan, Indonesia lama terjebak dalam pola Washington Consensus, yakni bila butuh uang, terbitkan utang atau jual kredit karbon jika terkait iklim. Padahal, masih ada cara lain yang lebih murah dan lebih adil untuk pendanaan iklim.
“Termasuk bank-bank, bank-bank BUMN, bank-bank swasta, yang selama ini sebenarnya dosa iklimnya belum dibayar, tapi tambah terus dengan penyaluran pinjaman ke sektor-sektor yang merusak lingkungan,” tutup Bhima. (*) Steven Widjaja
