Jakarta – Kabar rencana perombakan beberapa direksi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno terus menuai keritikan, khususnya dari ekonom.
Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menghungkapkan, rencana perombakan ini dikhawatirkan mengandung unsur politik.
Sebab diketahui, perombakan direksi yang akan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) itu juga akan terjadi terhadap bank-bank plat merah.
“Kalau direksi bank BUMN yang dirombak justru aneh. Karena kinerja bank BUMN tidak buruk,” jelas Bhima kepada Infobank, Kamis, 18 Juli 2019.
Bhima mengatakan jika memang tujuannya untuk memerbaiki kinerja, dan harus ada perombakan, maka perombakan yang dilakukan harus terhadap direksi BUMN yang saat ini bermasalah. Karena ada beberapa BUMN yang dinilainya bermasalah, seperti Garuda contohnya.
Diapun berharap jangan sampai perombakan ini tidak mengandung unsur politik. Jika direksi bank BUMN yang dirombak, dan bukan direksi perusahaan BUMN yang bermasalah, hal ini jelas mengandung unsur politik.
Seperti diketahui, rencananya Kementrian akan merombak direksi bank BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Kementerian BUMN telah meminta kepada para perusahaan BUMN itu untuk menyelenggarakan RUPSLB.
Adapun ada dua agenda yang diminta dalam RUPS tersebut, yakni penyampaian kegiatan usaha selama kuartal II-2019, dan perubahan susunan pengurus perseroan masing-masing BUMN. (*)
