Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi di Bidang Pasar Modal dalam rangka mendukung Undang-Undang (UU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak).
Menurut Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK, Luthfy Zain Fuady, POJK tersebut merupakan bentuk komitmen nyata OJK untuk mendukung kebijakan nasional tentang Pengampunan Pajak. OJK menyadari bahwa pelaksanaan UU Pengampunan Pajak perlu dukungan penuh dan segera karena batasan waktu yang diatur dalam UU tersebut.
Penerbitan POJK ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kokoh serta mampu menjawab beberapa concern masyarakat tentang produk investasi di Bidang Pasar Modal sebagai pelaksanaan UU tentang Pengampunan Pajak.
Dia merincikan, pokok-pokok isi POJK tersebut terdiri dari 9 ketentuan. Pertama, penyederhanaan proses pembukaan rekening Efek oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh surat keterangan Pengampunan Pajak dengan menggunakan surat keterangan dimaksud sebagai dokumen utama dalam pembukaan rekening.
Kedua, relaksasi kewajiban adanya Perusahaan Sasaran bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada saat pencatatan sampai dengan tahun pertama. Relaksasi ini diperlukan untuk memberikan kesempatan pada Manajer Investasi untuk mencari Perusahaan Sasaran sebagai portofolio investasi RDPT tersebut.
Ketiga, relaksasi berupa penyesuaian nilai minimal investasi untuk setiap nasabah pada Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual (Kontrak Pengelolaan Dana/KPD) dari minimum Rp10 miliar menjadi Rp5 miliar. Hal tersebut untuk mengantisipasi Wajib Pajak yang melakukan repatriasi dana dalam jumlah kurang dari Rp10 miliar agar dapat diinvestasikan pada KPD.
Keempat, selama dana nasabah RDPT maupun KPD belum diinvestasikan pada Perusahaan Sasaran atau Portofolio Efek, Manajer Investasi yang mengelola RDPT diberikan keleluasaan untuk menempatkan dana tersebut pada deposito pada Bank Persepsi lebih dari 10% dari NAB. Lalu KPD diberikan keleluasaan untuk menempatkan dana tersebut pada deposito pada Bank Persepsi lebih dari 25% dari dana Nasabah KPD.
Kelima, kata dia, penyederhanaan dokumen dalam Pernyataan Pendaftaran Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), Kontrak Investasi Kolektif Efek Dana Investasi Real Estate, Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA SP), sehingga Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menyiapkan produk investasi dalam waktu yang selaras dengan batasan waktu pada UU tentang Pengampunan Pajak.
“Penyederhaan dokumen tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan kualitas informasi yang harus diketahui oleh Pemodal,” ujar Luthfy dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat, 5 Agustus 2016.
Selanjutnya, keenam, produk investasi di bidang Pasar Modal yang diatur dalam POJK ini tidak hanya dapat digunakan sebagai instrumen investasi konvensional, tetapi dapat juga digunakan sebagai instrumen investasi berbasis syariah.
Ketujuh, dalam POJK ini juga memberikan keleluasaan bagi pemodal untuk tetap menginvestasikan dananya pada produk investasi di Pasar Modal, meskipun jangka waktu wajib (holding period) yang diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak telah berakhir.
Kedelapan, kecepatan respon adalah salah satu kata kunci dari efektifnya pelaksanaan UU tentang Pengampunan Pajak dan hal tersebut tercermin dalam POJK ini dimana jika diperlukan OJK akan segera menetapkan kriteria tertentu dari produk investasi yang belum diatur dala POJK ini agar dapat meningkatkan efektifitas Undang-Undang Pengampunan Pajak.
Kesembilan, batas waktu penempatan dana pada deposito bagi RDPT yang belum melakukan investasi pada perusahaan sasaran yang semula paling lama 6 bulan diperpanjang menjadi paling lama 1 tahun sejak RDPT dicatatkan.
Sedangkan jenis instrumen investasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 angka (2) PMK Nomor 119 /PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak terdiri dari 10 instrumen investasi yakni, efek Bersifat Utang, termasuk Medium Term Notes (MTN); Sukuk; Saham; Unit Penyertaan Reksadana; Efek Beragun Aset; Unit Penyertaan dana investasi real estat; Deposito; Tabungan; Giro; dan Instrumen pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi, perusahaaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura, yang mendapatkan persetujuan OJK.
Sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang OJK, ada tiga pelaku jasa keuangan yang bisa menampung dana repatriasi hasil dana Program Pengampunan Pajak. Pertama Perbankan. Instrumennya, kegiatan penitipan dengan pengelolaan (Trust), Negotiable Certificate of Deposit (NCD) dan produk-produk simpanan lainnya sesuai holding period.
Kedua, Perantara Pedagang Efek. Instrumennya, saham, obligasi/sukuk pemerintah, obligasi/sukuk korporasi (BUMN & Swasta). Terakhir, ketiga yakni Manajer Investasi. Instrumennya Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Efek Beragun Aset (KIK).
“Pemerintah (Kementerian Keuangan) telah menunjuk 19 Bank untuk menjadi Bank Persepsi, 18 Manajer Investasi dan 19 Perantara Pedagang Efek untuk dapat menjadi Pengelola Harta Wajib Pajak yang berperan sebagai pintu masuk (Gateway) dana repatriasi,” tutupnya. (*)
