Jakarta — PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung kebijakan pemerintah mengenai penyediaan satu juta rumah bagi masyarakat Indonesia. Perseroan yakin bisa mendukung pembangunan 500 unit rumah.
Salah satu upaya BKE merealisasikan kebijakan tersebut dengan ikut berpartisipasi dalam Pelaksanaan Proyek Dekonsentrasi Pembiayaan Perumahan Mikro tahun anggaran 2017.
BKE sendiri optimis dapat menyalurkan pembiayaan kredit rumah murah sebanyak 500 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya PNS golongan satu dan Dua.
“Kita bisnis modelnya berbeda. Kita pertama kerja sama dengan koperasi pegawai negeri RI di 57 kota untuk menyalurkan kredit itu melalui koperasi pegawai negeri,” ujar Doddy Bursman, Commercial Lending Divission Head BKE pada Lokakarya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Pembiayaan Perumahan di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2017.
Selain itu, pihaknya sendiri mengaku telah menyiapkan dana untuk program proyek pembiayaan tersebut di angka Rp25 miliar. BKE akan memberikan pembiayaan melalui koperasi pegawai negeri di 16 provinsi yang sudah menyatakan kesiapannya untuk memberikan pembiayaan terhadap Program Satu Juta Rumah pemerintahan Jokowi dan JK tersebut.
“Pembiayaan ya optimis 500 unit rumah. Namun tahun depan, kita lakukan maping potensi kita di beberapa koperasi dan provinsi, nilai pembiayaannya Rp25 miliar, tapi kan tergantung kondisi di lapangan,” jelas Doddy.
Bagi PNS golongan 1 dan 2 yang ingin membangun rumah, merenovasi atau mengembangkan rumahnya. BKE menyiapkan pembiayaan dengan memberikan kredit maksimal Rp5 juta hingga Rp50 juta dalam jangka waktu 5 tahun. Hal ini diharapkan bisa membantu masyarakat mendapatkan rumah yang layak huni dengan bunga yang rendah. “Maksimal pinjaman sebenar Rp50 juta. Peruntukannya untuk rumah tumbuh, dan renovasi,” tukas Doddy. (*)
Editor: Paulus Yoga
